TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 TERHADAP ADUAN DARI MASYARAKAT

JUANITA RATIH W, Dr. Harry Purwanto, S.H., M. Hum

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap dampak yang timbul akibat keterlambatan pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 terhadap aduan dari masyarakat serta faktor yang menyebabkan keterlambatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu melalui penelitian kepustakaan dan peneltian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji data sekunder dan data primer tersebut, seingga dapat menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan mengenai aduan masyarakat yang terlambat diproses karena keterlambatan pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengakibatkan kepastian hukum tidak segera didapatkan terhadap aduan yang dilaporkan . Selain itu tanggungjawab dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas 5 aduan masyarakat yang terlambat dengan tetap menyelesaiakan atau melanjutkan pemeriksaan terhadap aduan masyarakat setelah Majelis Pengawas Wilayah Yogyakarta dilantik. Kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan surat terkait dengan aduan masyarakat yang tertunda kepada pelapor. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan engangkatan majelis pengawas wilayah salah satunya terkendala karena pandemi covid-19.

This Legal Research ains to determine and analyze the responbility of the ministry of law and human rights for delay appoiment of the supervisory assembly of the Yogyakarta Special Regional in 2020 againstcomplaints from the community. The Legal Research enployed Normative approach. The used data is secondary data, namely library research. The obtained data was analyzed qualitatively by reviewing secondary data, so as to resulting in conclusion. Based on the results of the study, it was concluded that public complaints were processed late due to the delay in the inauguration of the Yogyakarta Special Region Supervisory Council which resulted in legal certainty not being immediately obtained for the reported complaints., procedures for appointment and dismissal and the budget of the notary supervisory board. In addition, the responsibility of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights which is an extension of the Ministry of Law and Human Rights for 6 late public complaints by continuing to complete or continue the examination of public complaints after the Special Region Supervisory Council is appointed. Previously, the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta sent a letter related to pending public complaints to the complainant. One of the factors that affected the delay in the appointment of the Regional Supervisory Council was the Covid-19 pandemic.

Kata Kunci : Keywords: Responbility, Public Complaints, Notary Supervisory Council.