Akuntabilitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa :: Studi komparatif penyampaian Pertanggungjawaban Kepala Desa di Desa Cangkuang Kulon, Desa Girimekar dan Desa Buahbatu Kabupaten Bandung

SUNARDI, Dedi, Drs. Josef Riwu Kaho, MPA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik, (Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Pasca diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepmendagri No. 64/199 dan PP No. 76/2001. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada masyarakat melalui RPD. Kedudukan RPD sebagai wakil dari masyarakat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa. Atas dasar ha1 tersebut penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tentang akuntabilitas Kepala Desa di tiga lokasi, yakni Desa Cangkuang Kulon, Desa Girimekar dan Desa Buahbatu. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif komparatif, yakni membandingkan perbedaan dan persamaan akuntabilitas Kepala Desa. Rerdasarkan hasil analisis data dapat diketahui hal-ha1 sebagai berikut : a. Akuntabilitas Kepala Desa Cangkuang Kulon : Pertanggungiawaban disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang tidak disampai kan langsung oleh Kepala Desa, tetapi diwakili oleh Sekretaris Desa. Kepala Desa dapat dikatakan tidak akuntabel, hkarenakan tidak melaporkan penggunaan uang Kas Desa sebesar Rp. 6.000.000,- tanpa konsultasi dengan anggota BPD, tidak efisiennya pengelalaan keuangan Desa karena anggaran rutin lebi h besar dari anggaran pembangunan, pengangkatan Kaur Keuangan tidak sesuai dengan usulan yang sebelumnya disampaikan kepada BPD. Kepala Desa belum banyak berperan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan Desa. b. Akuntabilitas Kepala Desa Girirnekar : Pertanggungjawaban disampaikan melalui Laporan pelaksanaan tugas melaui acara dengar pendapat yang dihadiri oleh anggota BPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. LPJ Kepala Desa Girimekar relatif lebih lengkap dan Jelas maksud serta tujuan pertanggungiawabannya. Kepala Desa Girimekar mampu merealisasikan pembangunan rata-rata 91,8 %. Belanja Pembangunan Desa lebih besar dari Belanja Rutin. Realisasi Pendapatan Asli Desa mencapai I02,6 %.Kepala Desa selalu melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Desa yang berdampak meningkatnya urunan Desa dari jumlah Rp. 25.000.000,- pada tahun 2000 menjadi Rp. 30.000.000,- pada tahun 2001. c. Akuntabilitas Kepala Desa Buahbatu : Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara langsung oleh Kepala Desa kepada BPD melalui forum acara dengar pendapat dengan agenda adanya dialog dan tanya jawab. Berbagai pengeluaran maupun pendapatan Desa disampaikan secara transparan dalam LPJ Kepala Desa. Kepala Desa mampu melaksanakan program pembangunan dengan realisasi rata-rata ‘sebesar 8 1,4 %. Alokasi Relanja Pembanyunan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah Belanja Rutin. Jumlah Pendapatan Ash Desa mampu terealisasi mencapai 85,4 %. Masyarakat dii kutsertakan dalam proses pembuatan Peraturan Desa yang berdampak jumlah perolehan urunan Desa menjadi Rp. 40.000.000,- pada tahun 2001 dari jumlah Rp. 32.000.000,- pada tahun 2000. Dalam rangka mewujudkan Pemerintah Desa yang akuntabel, perlu kiranya diatur secara tegas mengenai : Prosedur LPJ berupa bentuk, substansi dan Intensitas waktu secara triwulan, adanya tolok ukur sebagai acuan para anggota BPD untuk menilai LPJ; membuat jaringan kemitraan antara KepaIa Desa dan para anggota BPD yang difasilitasi oleh Pemeritah Kabupaten Bandung melalui pelatihan atau pembekalan arti pentinpya “Laporan Akuntabilitas Pemerintahan”. Melalui upaya ini diharapkan tidak akan mudah terjadi konflik kepentingan antara Kepala Desa dan pra anggota BPD, melainkan dapat tenvujudnya Pemerintahan Desa yang akuntabel.

After used into effect of UU No. 22 Year 1999 which later; then continued by Kepmendagri No. 64 / 199 and PP NO. 76 / 2001. Countryside Head is obliged to submit the responsibility reporting (LPJ) to society through the BPD. Domiciling BPD as proxy froin society has the right to ask the responsibility Lead the Countryside. On the basis of the mentioned this research aim to know the picture of about accountabilities Lead Countryside in three locations, namely Countryside of Cangkuang Kulon, Countryside of Girimekar and Countryside Buahbatu. Method analyses the data used have the character of descriptive of comparability, namely compare the accountabilities Lead the Countryside. Pursuant to result analyses the knowable data the followings. a. Accountabilities Lead The Countryside of Cangkuang Kulon : Responsibility submitted in the form of report written which is not submitted direct by Countryside Head, but deputized by Countryside Secretary. Lead the Countryside can be told do not accountable, because of do not report the usage of Countryside cash of equal to Rp. 6.000.000,w- ithout consultancy with the member BPD, its inefficient is management of Countryside finance of because routine budget bigger than development budget, Head unit Monetary lifting disagree with previous proposal submitted to BPD. Lead the Countryside not yet many sharing to entangle the society to participate in making various policy of Countryside development. b. Accountabilities Lead The Countryside Girimekar : Responsibility submitted to through the Performance report of duty of passing event hear the opinion attended by member BPD, Elite Figure And Religion Figure. The responsibility reporting (LPJ) Lead the Countryside Girimekar relat-lve more complete and clear intend and also the target of its responsibility. Lead the Countryside Girimekar can realize the mean development 91,8 %. Expense of Countryside Development of bigger than Routine Expenditure. Original Earnings Realization of Countryside reach 102,6 %. Countryside Head always entangle the society in course of making of Countryside Regulation affecting the increasing of distribute Countryside from amount Rp. 25.000.000,-in the year 2000 becoming Rp. 30.000.000,- in the year 2001. c. Accountabilities Lead The Countryside Buahbatu : Responsibility reporting submitted directly by Countryside Head to BPD through the event forum hear the opinion with the agenda of is existence of dialogued and question and answer. Various expenditwe and also Countryside earnings submitted transparently in the responsibility reporting (LPJ) Lead The Countryside. Lead the Countsyside can execute the development program with the mean realization of equal to 81,4 %. Bigger Development Expense Allocation of its amount is compared to-by the amount of Routine Expenditure. Amount Of Original Earnings of Countryside can realists reach 85.4 %. Society involve in course of making of Countryside Regulation affecting the amount of acquirement of distribute Countryside become the Rp. 40.000.000,- at year 2001 from amount Rp. 32.000.000,- in the year 2000. In order to realizing Countryside Government which accountable, need is presumably arranged expsly regarding the: ,Procedure the responsibility reporting (LPJ) in the form of form, substance and time Intensity quarterly, existence of measuring rod as reference of all member BPD to assess the LPJ; making partner network of between Countryside Head and all member BPD which facility by Governance of Sub-Province Bandung through the training or stock purchasing in importance “Report of Accountabilities Governance”. Through this effort is expected will not is easy to happened by the conflict of interest of between Countryside Head and all member BPD, but earn its form is Countryside Governance which accountable.

Kata Kunci : Kepala desa,Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa