Otonomi daerah dan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik :: Studi di Kota Denpasar

MEIRITA, Drs. Haryanto, MA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik, (Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Dirumuskannya kebijakan Otonomi Daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu dari yang semula sentralistik dan berorientasi pada kepentingan penguasa menjadi desentralistik dan berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan tersebut telah memberikan otonomi yang sangat luas kepada Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat lokal serta untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Fenomena ini menimbulkan harapan besar di kalangan masyarakat. Birokrasi selaku penyelenggara pelayanan publik di Kota Denpasar diharapkan mampu berperilaku dan bersikap profesional serta responsif dalam melayani masyarakat. Realitas yang ada di lapangan seringkali menunjukkan bahwa perilaku birokrasi tidak seperti yang diharapkan. Hal ini karena perilaku birokrasi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem politik yang diterapkan penguasa serta nilai- nilai lokal (budaya Bali) tempat birokrasi berada. Karena itu maka tulisan ini bermaksud mengetahui dan mengkaji sejauhmana implementasi Otonomi Daerah dan nilai-nilai budaya lokal mempengaruhi perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem Pemerintahan Sentralistik (UU No.5/1974) yang berorientasi pada kepentingan penguasa menimbulkan perilaku birokrasi tidak profesional dan tidak responsif. Nilai-nilai lokal yang mempengaruhi perilaku birokrasi juga tidak tampak karena adanya penyeragaman kultural di masa Orde Baru mematikan varian budaya lokal. Kondisi ini menyebabkan kualitas pelayanan publik di era Orde Baru tidak memuaskan. Sistem Pemerintahan Desentralistik telah memberikan keleluasaan pada birokrasi sehingga menimbulkan perilaku birokrasi yang lebih profesional dan responsif. Kebijakan Otonomi Daerah telah menghapus nuansa penyeragaman akibat UU No.5/1974 sehingga memberi peluang eksisnya nilai- nilai lokal di Daerah. Implikasinya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat lokal dalam mengontrol pelayanan publik, sehingga kualitas pelayanan publik diera Otonomi Daerah telah mengalami kemajuan walaupun tidak meningkat secara drastis. Belum optimalnya pela yanan publik karena adanya pengaruh nilai- nilai lokal yang negatif akan menimbulkan perilaku birokrasi yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya kebijakan Otonomi Daerah yang didukung oleh nilai- nilai budaya lokal yang positif akan menimbulkan perilaku birokrasi yang kondusif menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

The forming of Local Autonomy Policy through Government regulation no. 22/1999 – that stated at January 1st 2000 – has made a changing of paradigm of Local Government authority. It change from a centralization of government, tha t oriented to the importance of those who have the authority into a decentralization of government that oriented of public importance. That policy has gave a wide autonomy to Denpasar City Government in its effort to bring back the pride and value of local society and to increase the efficiency of public service. This phenomena creates a big hope among the society as Denpasar City Government is going to increase the public service. Denpasar society hopes that the bureaucracy of public service in Denpasar City will make a professional and responsive service towards the society. In fact, the society used to feel dissapointed by government bureaucracy. That is all because bureaucracy could not be separated from the influence of politic system that ran by those who have the authority and also local values (Balinese culture) where the bureaucracy was. This thesis tries to study and analyze how far the implementation af Local Autonomy and the values of local culture influence the bureuacracy of public service. The centralization of government system ( UU No.5/1974), that oriented on the importance of those who have power has create an unprofessional and unresponsive bureaucracy. We can not see local values in bureuacracy because the cultural uniformity in New Order era had omitted varied local culture. This cond ition makes an unsatisfying quality of public service in New Order era. De-centralization system that gives a freedom to bureaucracy makes a more professional and responsive bureaucracy. The policy of Local Autonomy had wiped out the effect of uniformity that cause by law no.5/1974 – and it gives a chance for the existence of local society in controlling publik service thus the quality of public service in Local Autonomy era is increasing although not in a drastic way. Public service that not being optimal because the influence of negative local values will create a bureaucracy that obstruct in the increasing quality of public service. On the contrary, the policy of Local Autonomy that supported by positive local values will create a conducive bureaucracy that have quality in public service.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Perilaku Birokrasi,Layanan Publik