Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten)

RR LILIS INTAN P, Suyanto, S.E., M.B.A., Ph.D.

2022 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada OPD Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Klaten dengan menggunakan alat bantu performance blueprint serta mengeksplorasi faktor-faktor yang berperan dalam implementasi SAKIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan melakukan dokumentasi data serta wawancara semi-terstruktur. Sebanyak 4 partisipan yang dipilih terlibat dalam penyusunan dokumen SAKIP pada proses wawancara sebagai tujuan untuk mengetahui faktor yang berperan dalam pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Klaten. Analisis dokumentasi SAKIP diawali dengan menganalisis kesesuaian informasi, mulai dari dokumen perencanaan hingga pelaporan dengan menggunakan alur logika. Digunakan juga analisis 4 kuadran Friedman serta analisis SMART dan FIT untuk menguji indikator program dan kegiatan masing-masing OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP yang ditinjau dari kesesuaian informasi perencanaan hingga pelaporan pada OPD Sekretariat Daerah terdapat ketidaksesuaian informasi akibat tidak selarasnya indikator kinerja pada program, sedangkan Bappeda telah memiliki kesesuaian informasi, baik sasaran, tujuan, dan indikator kinerja tetapi terdapat penambahan program. Dilihat dari analisis 4 kuadran, pada indikator kinerja Bappeda telah berorientasi pada pemberian manfaat layanan atau dampak, sedangkan 7 indikator kinerja Sekretariat Daerah masih berorientasi pada upaya. Berdasarkan analisis SMART, di Sekretariat Daerah indikator kinerja program tidak memenuhi kriteria SMART, sedangkan Bappeda kedua indikator kinerjanya memenuhi kriteria SMART. Selain itu dengan analisis FIT indikator kinerja kegiatan kedua OPD tidak memenuhi kriteria FIT. Entrepreneurship institusional pada Sekretariat Daerah dan Bappeda pada saat ini baru sebatas untuk menghasilkan ide-ide dan masih sulit untuk mewujudkannya.

This study aimed to analyze the implementation of the government institution performance accountability system (SAKIP) at the Regional Secretariat OPD and the Klaten Regency's Bappeda using performance blueprint and to explore factors that playing their roles in the implementation of SAKIP. This study was qualitative research with the case study approach, and the data were collected through documentation and semi-structured interviews. A total of four selected participants were involved in the preparation of the SAKIP document in the interview process aimed at identifying factors that played roles in the implementation of SAKIP at the Regional Secretariat and Klaten Regency's Bappeda. The analysis of SAKIP documentation began with analyzing the suitability of information from planning documents to reporting using logical flow. Friedman's four quadrant analysis and SMART and FIT analysis were also used to test program indicators and activities of each OPD. The research findings showed that the implementation of SAKIP viewed from the suitability of planning information to reporting to the Regional Secretariat OPD indicated that there was information mismatches due to the incompatibility of performance indicators in the program. On the other hand, Bappeda already had appropriate information on targets, objectives, and performance indicators, but there were additional programs. Judging from the four-quadrant analysis, the performance indicators of Bappeda had been oriented to the provision of service benefits or impacts while the seven performance indicators of the Regional Secretariat were still effort-oriented. Based on the SMART analysis, the Regional Secretariat's program performance indicators did not meet the SMART criteria while both Bappeda's performance indicators met the SMART criteria. In addition, based on the FIT analysis, the performance indicators of the two OPD's activities did not meet the FIT criteria. The institutional entrepreneurship at the Regional Secretariat and Bappeda was currently only limited to generating ideas, and it was still difficult to realize it.

Kata Kunci : akuntabilitas kinerja, SAKIP, entrepreneurship institusional, performance blueprint, SMART dan FIT