KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI INDONESIA: ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, SERTA PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

AHMAD NAWAWI, Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.; Mulyadi Sumarto, MPP, Ph.D.; Evita Hanie Pangaribowo, MIDEC, Ph.D.

2022 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Penelitian ini fokus pada analisis terhadap pengelolaan program perlindungan sosial dan transfer ke daerah untuk peningkatan kesejahteraan di Indonesia, serta analisis pengaruh beberapa variabel fiskal, sosial, dan ekonomi terhadap peningkatan IPM pada kabupaten/kota di Indonesia. Untuk penelitian pengaruh variabel fiskal terhadap peningkatan IPM, digunakan beberapa variabel bebas, yaitu PBI JKN, DAK fisik bidang pendidikan, DAK fisik bidang kesehatan, dana desa, belanja APBD, dan PAD. Selain itu, dimasukkan juga variabel sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi IPM, yaitu angka partisipasi murni sekolah, jumlah tenaga kesehatan, jumlah penduduk miskin, dan PDRB per kapita. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perkembangan dan perubahan rezim kesejahteraan di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kondisi keuangan global dan domestik, serta kebijakan sosial. Kebijakan sosial di Indonesia saat ini mengarah pada jaminan sosial untuk semua. Sementara itu, terkait upaya peningkatan kesejahteraan di daerah, pemerintah telah melaksanakan otonomi daerah yang diikuti desentralisasi fiskal. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara maksimal. Selanjutnya, terkait pengaruh belanja negara terhadap IPM, terdapat dua hasil penelitian sebelumnya, yaitu belanja negara dapat meningkatkan IPM dan belanja negara tidak dapat meningkatkan IPM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan metode campuran. Metode kualitatif diterapkan pada analisis pengelolaan program perlindungan sosial dan transfer ke daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Metode campuran diterapkan pada analisis pengaruh beberapa variabel fiskal, sosial, dan ekonomi terhadap peningkatan IPM di daerah. Berikut adalah beberapa temuan penelitian ini. Pertama, kebijakan jaminan sosial di Indonesia pada pemerintahan Soekarno sampai dengan Soeharto masih terbatas pada pekerja formal. Pada era reformasi, kebijakan jaminan sosial mulai berkembang, dan saat ini kebijakannya mengarah pada jaminan sosial untuk semua, sepanjang hayat, serta adaptif terhadap berbagai macam krisis dan bencana. Kedua, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah dimulai sejak Indonesia merdeka, tetapi mulai berkembang sejak era reformasi pada 2001. Ketiga, pertumbuhan anggaran anggaran perlindungan sosial dan transfer ke daerah diikuti dengan peningkatan indikator kesejahteraan, meskipun belum maksimal. Keempat, terdapat beberapa pengaruh variabel bebas terhadap IPM pada beberapa kabupaten/kota di Indonesia, yaitu (1) variabel bebas yang hasilnya searah (positif) dan signifikan terhadap peningkatan IPM, yaitu PBI JKN, DAK fisik bidang pendidikan, dana desa, belanja bantuan sosial APBD, PAD, PDRB per kapita, dan jumlah tenaga kesehatan; (2) variabel bebas yang pengaruhnya berlawanan (negatif) dan signifikan terhadap peningkatan IPM, yaitu belanja pegawai APBD dan jumlah penduduk miskin; serta (3) variabel bebas yang pengaruhnya tidak signifikan terhadap peningkatan IPM, yaitu DAK fisik bidang kesehatan, belanja barang APBD, belanja modal APBD, dan angka partisipasi murni.

This study focuses on the analysis of the management of social protection programs and transfers to the regions on welfare improvement in Indonesia, as well as analysis of the impact of several variables such as fiscal, social, and economics on the human development index (HDI) in regions/cities in Indonesia. To study the impact of fiscal variables on improving the HDI, several independent variables were used, namely premium assistance beneficiaries of the national health program (PBI JKN), physical special allocation fund (DAK) in the education and health sector, village funds, the regional budget (APBD) expenditures, and locally generated revenue (PAD). In addition, social and economic variables, can affect the HDI, are included such as high school net enrollment rate, the number of health workers, poverty rate, and GRDP per capita. Previous research has stated that the development and changes of the welfare regime in Indonesia are influenced by economic growth, global and domestic financial conditions, as well as social policies. Indonesia’s current social policies are universal social security. Meanwhile, in regards to welfare improvement in the regions, the government has implemented regional autonomy followed by fiscal decentralization. Based on the previous research, fiscal decentralization is not yet able to improve welfare in the regions. Furthermore, based on previous research, there are two outcomes regarding the impact of the state’s expenditure on HDI. Several stated that the state’s expenditure can improve HDI and others stated the opposite. This research was conducted using two methods, which are qualitative methods to analyze the management of social protection programs and transfers to regions to improve welfare in Indonesia, and mixed methods to analyze the impact of several variables such as fiscal, social, and economic on the HDI improvement. The findings of this study are, first, the social security policy in Indonesia during the Soekarno to Soeharto administrations was still limited to formal workers. Starting from the reformation era, social security policies began to develop, and are now directed towards social security for all, lifelong, and adaptive to various kinds of crises and disasters. The second, that the regional autonomy policy and fiscal decentralization have started since Indonesia's independence but have only begun to develop since the reformation era in 2001. The third, that growth in the social protection budget and transfers to the regions is also followed by an increase in welfare indicators, although it was not maximal. The fourth, that the impact of independent variables on the HDI in regencies/cities is as follows (1) there are variables with positive and significant impact on the HDI improvement such as premium assistance beneficiaries of the national health program (PBI JKN), physical special allocation fund (DAK) in the education sector, social expenditure on the regional budget (APBD), locally generated revenue (PAD), GRDP per capita, and the number of health workers; (2) variables with negative and significant impact are personnel expenditure APBD and increase in the poverty rate; and (3) variables with insignificant impact are DAK in the health sector, material expenditure APBD, capital expenditure APBD, and highschool net enrollment rate.

Kata Kunci : fiscal policy, social protection program, transfer to region, welfare, human develoment index