In The Making of Abe Era: Remiliterisasi Jepang Terhadap Stabilitas Kawasan Asia Timur
WINONA UMACINA, Dr. Dafri Agussalim, M.A.
2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALPenelitian ini mengkaji kebijakan terhadap remiliterisasi Jepang di bawah pemerintahan Shinzo Abe sebagai salah satu faktor terjadinya fenomena security dilemma dan tensi spiral di kawasan Asia Timur. Masa pemerintahan Abe pada periode kedua dinilai radikal karena mengusulkan revisi Kebijakan Pasal 9 yang menjadi landasan konstitusi Jepang salah satunya pada kebijakan pertahanan keamanannya di mana setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, militer Jepang tidak lagi ofensif. Abe dengan dalih untuk memeperkuat keamanan nasional semakin lama semakin 'agresif' dalam hal militernya. Mulai dari mengirimkan pasukan Japan Self Defense Force ke beberapa operasi perdamaian hingga memunculkan Ministry of Defense yang sebelumnya adalah Japan Defense Agency. Abe mengungkapkan kebijakan ini merupakan respon dari fenomena yang terjadi di kawasan seperti modernisasi Cina dan peningkatan kekuatan militernya, ancaman nuklir Korea Utara, supremasi Amerika Serikat, yang selama ini memayungi Jepang dalam pertahanan dan keamanan, dan ancaman lainya. Security dilemma lekat dengan hasil terjadinya gencatan senjata. Namun, tensi yang terjadi di Asia Timur sejauh ini masih pada siklus spiral yang setiap negara terus meningkatkan kapasitas militernya dan mencoba unggul dari yang lain. Dengan historical review, temuan ini mencoba menemukan hasil dari kebijakan selama masa pemerintahan Abe yang dinilai terlalu agresif oleh negara-negara di Kawasan Asia Timur. Selain itu Abe dianggap berhasil membawa Jepang kembali ke dunia internasional sekaligus menjadi salah satu kekuatan bagi Asia Timur. Respon negara-negara di Kawasan terhadap militer yang dibentuk Abe, memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan karena setiap respon, baik dari luar maupun ke luar, didominasi dengan penguatan pertahanan daripada serangan militer langsung.
This research examines the policies of Japan's remilitarization under Shinzo Abe's government as one of the factors in the security dilemma and spiral tension phenomena in East Asia. Abe in the second period was considered radical because he proposed a revision of Article 9 which became the basis of Japan's constitution. One of his ambitions is its defense and security policy after Japan's defeat in World War II, which mentioned Japan's military was no longer offensive. Abe under the pretext of strengthening national security is getting more 'aggressive' in terms of military and starting to send Japan Self-Defense Force troops to several peacekeeping operations and change the Japan Defense Agency into the Ministry of Defense. Abe said these policies were a response to phenomena occurring in the region such as China's modernization and increasing military power, North Korea's nuclear threat, the supremacy of the United States, which has been supporting Japan in defense and security, and other threats. The security dilemma is closely related to the outcome of a ceasefire. Nevertheless, the tension that has occurred in East Asia so far is still in a spiral cycle. It means that every country continues to increase its military capacity and try to outperform the others. Using historical review methods, this research tries to find the timeline of the Abe government and the results of its policies which are considered too fast from the perspective of neighboring countries regarding Japan's remilitarization in the region. This research found that the policy reforms in the Abe era brought Japan back to the international world and became one of the powers in the East Asia region. Responses of countries in the rebreathe military formed by Abe strengthen regional security and stability because every response, both from outside and outside, is dominated by strengthening defense rather than direct military attacks.
Kata Kunci : keamanan, pertahanan, remiliterisasi, Asia Timur/ security, defense, remilitarization, East Asia