E-Government dan kinerja pelayanan publik :: Studi kasus SIMTAP Kabupaten Takalar

GANI, Yopik, Dr. Agus Dwiyanto

2003 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Perkembangan teknologi informasi akhir-akhir ini mengalami perkernbangan yang sangat pesat. Pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan manusia sangat besar, baik( secara individu maupun institusional. Perkembangan teknologi informasi pada level institusional tidak hanya berpengaruh pada bidang komunikasi tetapi juga pada segi pembuatan keputusan melalui otomasi dan kecepatan serta keakuratan dalam pengolahan data, yang selanjutnya akan berpangaruh pada kualitas pelayanan institusi terhadap masyarakat. Aplikasi teknologi informasi pada institusi swasta adalah suatu pilihan strategis dan tak terhindarkan, terutama dalam memperbaiki kinerja pelayanannya terhadap pengguna layanannya. Dan lebih jauh dari itu, aplikasi teknologi informasi diyakini sebagai suatu pilihan untuk dapat memenangkan persaingan usaha yang semakin ketat saat sekarang ini. Dalam konteks organisasi publik, khususnya di Indonesia aplikasi teknologi informasi dalam organisasi publik belumlah populer. Namun telah ada beberapa organisasi publik yang telah mengaplikasikan teknologi informasi dalam pelaksanaa tugas dan fungsinya, salah satunya Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (Simtap). Aplikasi teknologi informasi pada organisasi publik dalam teori ilmu Administrasi Negara disebut e-government atau pemerintahan elektronik. Implementasi e-government di Pemerintahan Kabupaten Takalar telah berjalan sejak April 2000, dan telah menyediakan 12 modul layanau publik, yakni : (1) IMB; (2) Sertifikat Tanah; (3) KTP; (4) Izin Lokasi; (5) Izin Gangguan; (6) Izin Reklame; (7) Akte Catatan Sipil; (8) STUP; (9) TDUP; (10) TDIK; (11) TDP; (12) Mutasi PBB. Dan untuk rencana ke depan akan ada penambahan 2 jenis layanan, yakni Izin Trayek dan Izin Galian Golongan C. Aplikasi e-government di Pemerintahan Kabupaten Takalar telah mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik. Adanya peningkatan pendapatan daerah dan kepercayaan masyarakat Takalar akibat karena pelayanan publik yang lebih efisien , responsif dan akuntabel adalah kenyataan akan hal tersebut. Tetapi harus diakui, bahwa masih ada aplikasi yang tersedia dalarn konsep e-government Takalar yang belum optimal dimanfaatkan, yakni aplikasi-aplikasi non-Simtap seperti Sistem APBD Masa depan, Sistem Informasi Sumberdaya Manusia dan fasilitas layanan informasi lewat web site Takalar. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan jaringan infrastruktur dalam e-government Takalar sebagai sarana akses on Line dalam e-government tersebut. Oleh karena itu untuk ke depan agar implementasi e-government Takalar dapat dilaksanakan secara optimal maka hambatan-hambatan tersebut, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang. Namun lepas dari semua itu dan melihat dampak implementasi e-government terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik, maka penelitian ini merekomendasikan, bahwa aplikasi teknologi informasi dalam organiasi publik yang populer disebut e-government, seperti yang telah dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Takalar adalah suatu pilihan yang strategis bagi organisasi publik sebagai upaya perbaikan kinerja pelayanan publik.

It is underiable that information technology (IT) has gown rapidly and affected to all aspects of life both on the individual and institutional level, IT has an inportant role in comunication and decision making by applying a quick and accurate data processing automation that results in the quality of institusional services delivered to public. Now days, more and more business entites try to apply IT as a strategic decision to improve their performance and even to win the hard competation they face. In Indonesia, IT is not widely applied by public institutions as public servers. There are only few public institutions applying IT (now it is well known as e-government ) to implement their functions and duties. One of them is the local government of Takalar or Takalar regency which is located in South Sulawesi. Since April 2000, the local government of Takalar has been applying e-government by implementing "Sistem informasi Manajemen Satu Atap", (Integrated Management Information System) which consists of 12 public service modules. They are : (1) IMB; (2) Sertifikat Tamil; (3) KTP; (4) Izin Lokasi; (5) Izin Gangguan; (6) Izin Reklame; (7) Akte Catatan Sipil; (8) MIT; (9) U)UP; (10) TDIK; (11) TDP; (12) Miitasi PBB. Soon, the local government of Takalar will provide two more public service modules namely Izin Trayek and Izin Gahm Golongan C. It is noticeable that the implementation of e-government in. Takalar has improved the public service performance. The efficient, responsive, and accountble public service delivered to the public has successfully enhanced the local in come and public: trust. Still, the local government of Takalar needs to improve the infrastructure of on-line net work to optimize the implementation of e-government particulary Local Budgeting System, Human Resouces System and Information System (web-site access). Finally, this reseach recommends that public servers specially public institutions should apply c-government in responding the demand of public interests and improving public service delivery.

Kata Kunci : Layanan Pemda TK II, SIMTAP, E-Government