KEKUATAN HUKUM TITLE EKSEKUTORIAL AKTA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

RIRIN OCNA SYAFERA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

INTISARI Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan title eksekutorial akta jaminan fidusia sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; 2) untuk memperoleh dan menganalisis kontruksi hukum yang ideal terkait title eksekutorial akta jaminan fidusia. Metode penelitian menggunakan jenis yuridis normatif dan pendekatan menggunakan perundang-undangan, konseptual. Analisis bahan hukum menggunakan cara mendeskripsikan, melakukan evaluasi dan penilaian seluruh peraturan perundang-undangan serta penilaian bahan-bahan hukum yang sesuai. Hasil penelitian memaparkan jika 1) Pengaturan title eksekutorial akta jaminan fidusia sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia dan juga dengan ketentuan di dalam Putusan MK 2019 yang diperkuat dengan Putusan MK 2021. Yaitu, eksekusi di luar pengadilan objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan oleh kreditur dengan kesepakatan terkait cidera janji dengan debitur. Namun, hingga saat ini Perusahaan Pembiayaan masih belum mengikuti ketentuan di dalam Putusan MK tersebut dan hanya menjadikan UU Jaminan Fidusia sebagai satu-satunya acuan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. 2) Konstruksi hukum terhadap title eksekutorial akta jaminan fidusia bahwa Putusan MK 2019 diperkuat dengan Putusan MK 2021 memberikan warna baru dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, khususnya dalam proses parate eksekusi. Dengan Putusan MK tersebut, maka proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui parate eksekusi harus terdapat kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jika tidak terdapat kerelaan dari debitur, maka kreditur tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan parate eksekusi dan kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.

ABSTRACT This study aims: 1) to indentify and analyze the arrangement of the enforcement title of the fiduciary guarantee deed before and after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019; 2) to indentify and analyze the ideal legal construction of the enforcement title of the fiduciary guarantee deed. This research employs normative juridical research method and the approach used is a statutory approach, a conceptual approach. The analysis of the legal materials used in this research is carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing the relevant legal materials. The results of the study show that 1) Setting the enforcement title of the fiduciary guarantee deed before and after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 that the execution of the object of fiduciary security must be carried out in accordance with the provisions in the Fiduciary Guarantee Law and also with the provisions in the 2019 Constitutional Court Decision which is strengthened by The decision of the 2021 Constitutional Court. That is, the out-of-court execution of the object of the fiduciary guarantee can still be carried out by the creditor with an agreement related to the breach of contract with the debtor. However, until now the Financing Company has not followed the provisions in the Constitutional Court's Decision and has only made the Fiduciary Guarantee Law the only reference in the execution of the object of fiduciary security; 2). The legal construction of the enforcement title of the fiduciary guarantee deed that the 2019 Constitutional Court Decision is strengthened by the 2021 Constitutional Court Decision provides a new color in the execution process of the fiduciary guarantee object, especially in the parate execution process. With the decision of the Constitutional Court, the execution process of the object of the fiduciary guarantee through the execution parate must have the willingness of the debtor to submit the object that is the object of the fiduciary guarantee. If there is no willingness from the debtor, then the creditor does not have the authority to carry out the execution parate and the creditor must submit a request for execution to the district court.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Title Eksekutorial, Akta Jaminan Fidusia.