Rancangan Pola Kerjasama Dalam Pengelolaan Hutan Wengkon Desa Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Ugm Wilayah Kabupaten Ngawi

MUSTIKA NOVIA R, Dr. Rohman, S.Hut, M.P.,: Bowo Dwi Siswoko. S.Hut., M.A.

2022 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM yang berada di Kabupaten Blora dan Kabupaten Ngawi ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan. Pengelolaan KHDTK UGM tidak akan terlepas dari peran masyarakat desa hutan dan pihak lain yang dapat dibangun dalam bentuk kerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lembaga yang terlibat dalam pengelolaan HWD dan merumuskan pola kerjasama dalam pengelolaan HWD di KHDTK UGM wilayah Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, dan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi lembaga yang dapat terlibat dalam pengelolaan HWD dan analisis deskriptif untuk merumuskan alternatif kerjasama dalam pengelolaan HWD di KHDTK UGM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang ada di masyarakat sekitar KHDTK UGM adalah Pemerintah Desa, LMDH, dan BUMDes. Ketiga lembaga tersebut memiliki perbedaan dalam hal aspek legalitas dan pengalaman terkait kerjasama pengelolaan hutan. Pemerintah Desa dan BUMDes memiliki legalitas untuk kerjasama dan dapat menentukan lembaga di bawahnya yang sesuai untuk kebutuhan kerjasama. Pemerintah Desa dan BUMDes belum mempunyai pengalaman dalam pengelolaan hutan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan LMDH yang memiliki pengalaman lebih lama dalam pengelolaan hutan, namun, aspek legalitas kurang kuat untuk menjalin kerjasama. Alternatif pola kerjasama pengelolaan HWD di KHDTK dapat dilakukan antara UGM dengan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dapat memberikan kewenangan kepada BUMDes atau LMDH sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan HWD sesuai masing-masing Desa. Apabila memberikan kewenangan kepada BUMDes, LMDH dapat dijadikan sebagai unit usaha BUMDes.

The UGM University Forest (KHDTK) in Blora Regency and Ngawi Regency had a particular purpose for education and training. However, UGM University Forest management should also consider communities and cooperate with various relevant institutions. This study aimed to identify institutions involved and formulate a pattern of cooperation in the Wengkon Village Forest (HWD) at UGM University Forest management in Ngawi Regency. This research used a case study method with a qualitative approach. Data collection was carried out using observation, in-depth interview, and documentation. Respondents for in-depth interview were selected purposively. The SWOT analysis was to identify institutions surrounding the HWD. The descriptive analysis was to formulate cooperation patterns for HWD management. The results showed that the institutions located in KHDTK UGM were the Village Government, LMDH and BUMDes. The three institutions had differences in terms of legality and experience in forest management cooperation. The Village Government and BUMDes had legality and determined institutions to suit the needs for cooperation. The Village Government and BUMDes had less experience in forest management than the farmer organization (LMDH). However, LMDH had no legal entity. As an alternative, UGM should collaborate with the village government in managing the HWD, and then the village government would appoint BUMDes or LMDH to execute the HWD management. In addition, LMDH could also become part of the BUMDes

Kata Kunci : kerjasama pengelolaan, pengelolaan hutan, Hutan Wengkon Desa.;management cooperation, forest management, Wengkon Village Forest