DIPLOMASI PEMERINTAH DAN GARUDA INDONESIA DALAM MENINGKATKAN CITRA PENERBANGAN SIPIL NASIONAL PADA TAHUN 2006-2014

ADHIESNA KUSUMA A, Dr. Siti Mutiah Setiawati, MA

2022 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Sektor penerbangan sipil Indonesia mengalami dinamika yang cukup besar pada tahun 2006-2014. Awalnya, pada tahun 2006-2007 sektor aviasi RI dapat dicirikan dengan angka insiden dan kecelakaan pesawat yang tinggi. Hal ini lantas mengundang banyak kecaman dari berbagai aktor di sektor penerbangan sipil internasional, dengan menurunnya kategori keamanan hingga diberlakukannya larangan terbang oleh Uni Eropa pada tahun 2007. Merespon hal ini, Indonesia melakukan berbagai langkah diplomasi untuk meningkatkan citra sektor penerbangannya yang tercemar.Dengan menggunakan kerangka analisis diplomasi penerbangan, natur diplomasi dalam sektor penerbangan sipil adalah berbentuk multistakeholder dan memungkinkan aktor-aktor non-negara untuk terlibat di dalamnya. Dengan landasan ini, riset ini memosisikan aktor dari sektor aviasi Indonesia yakni Maskapai Garuda Indonesia sebagai entitas yang dapat melakukan diplomasi secara beriringan dengan Pemerintah yang diwakili oleh KEMENHUB dan KEMENLU. Kedua aktor ini memiliki peran yang berbeda, dimana pemerintah lebih berfokus pada peningkatan standar keamanan melalui kerja sama dengan organisasi internasional, negara-negara dengan standar aviasi yang tinggi, hingga perusahaan produsen pesawat terbang serta kampanye melobi Uni Eropa. Garuda di sisi lain lebih berfokus pada kepentingan bisnisnya dengan meningkatkan standar keamanan dan layanannya serta mengejar keanggotaan pada aliansi penerbangan SkyTeam. Riset ini melihat bahwa langkah Garuda tersebut memiliki konsekuensi positif terhadap citra penerbangan sipil Indonesia. Dengan menggunakan konsep soft power, riset ini menemukan bahwa langkah pemerintah dan Garuda Indonesia telah meningkatkan citra penerbangan sipil melalui proyeksi nilai keamanan dan bisnis.

The Indonesian civil aviation sector experienced considerable dynamics in 2006-n2014. Initially, in 2006-2007 the Indonesian aviation sector was characterized by a high number of incidents and aircraft accidents. This has sparked criticism from various actors in the international civil aviation sector, with the security category declining and peaked by the flight ban imposed by European Union in 2007. In response to this, Indonesia has taken various diplomatic steps to improve the image of its polluted aviation sector. Using the analytical framework of aviation diplomacy, the nature of diplomacy in the civil aviation sector is multi-stakeholder and allows non-state actors to be involved in it. With this basis, this research positions the actor from the Indonesian aviation sector, namely Garuda Indonesia as an entity that can carry out diplomacy along with the Government represented by the Ministry of Transportation and the Ministry of Foreign Affairs. These two actors have different roles, where the government focuses more on improving security standards through collaboration with international organizations, countries with high aviation standards, and aircraft manufacturers as well as lobbying campaigns for the European Union. Garuda on the other hand is more focused on its business interests by improving its security and service standards and pursuing membership in the SkyTeam aviation alliance. This research sees that Garuda's move has positive consequences for the image of Indonesian civil aviation. By using the concept of soft power, this research finds that the steps taken by the government and Garuda Indonesia have improved the image of civil aviation through the projection of security and business values.

Kata Kunci : diplomasi, penerbangan sipil, KEMENHUB, KEMENLU, Garuda Indonesia