Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Karangsalam Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas

Afif Rido Herlambang, Dr. Ag. Subarsono., MA., M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor penting dalam perekoniman suatu negara termasuk Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pelaksanaan urusan pariwisata secara teknis didaerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan diberlakukannya sistem desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa kegiatan pariwisata didukung dengan pengelolaannya oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pengembangan pariwisata secara aktif juga dilakukan di kabupaten Banyumas, salah satunya di desa wisata Karangsalam. Desa wisata Karangsalam adalah salah satu desa wisata yang sukses dalam mengembangkan pariwisatanya dilihat dari berbagai capaian prestasi yang diraih. Pengembangan di desa wisata Karangsalam telah menerapkan konsep collaborative governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Karangsalam serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan collaborative governance di Desa Wisata Karangsalam. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah ilmiah di bidang pariwisata khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan desa wisata melalui collaborative governance serta dapat memberikan sumbangan pemikiran, ide atau gagasan sekaligus digunakan sebagai referensi kepada para pihak yang sedang mengembangkan desa wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi dokumen dan focus group discussion (FGD). Wawancara dilakukan dengan mewawancarai perwakilan dari semua pemangku kepentingan yaitu dari unsur pemerintah, swasta/pengusaha, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep collaborative governance telah diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Karangsalam. Tata kelola kolaboratif yang terjalin tersebut telah melibatkan banyak pihak. Pihak yang terlibat dalam dinamika kolaborasi telah disesuaikan dengan karakteristik, tantangan, dan peluang yang ada di Desa Wisata Karangsalam. Pihak yang terlibat yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Desa Karangsalam, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Pengusaha, Kelompok Sadar Wisata Tirta Kamulyan, Badan Usaha Milik Desa Karangsalam, Karang Tarun Desa Karangsalam, dan Masyarakat Desa Karangsalam. Kolaborasi yang terjalin masih belum maksimal dan cenderung memudar saat ini. Terdapat faktor yang mendukung kolaborasi di desa Karangsalam yaitu besarnya komitmen dari para pemimpin dan juga adanya komitmen dan partisipasi yang besar dari masyarakat desa Karangsalam. Kemudian terdapat juga faktor yang menghambat kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Karangsalam yaitu karena adanya ego sektoral, konflik kepentingan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, dan kurangnya regulasi.

Tourism is one of the important sectors in the economy of a country, including Indonesia. This can be seen from the contribution of it to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP). The implementation of technical tourism affairs in the regions is carried out by local governments with the implementation of a decentralized system. Law Number 10 of 2009 concerning tourism states that the practices of tourism activities are supported by the community, businessmen, government, and local governments. Active tourism development like this is also carried out in Banyumas regency, one of which is in the Karangsalam tourist village. Karangsalam is one of the successful tourist villages as seen from various achievements it has. The tourism practices in Karangsalam tourism village has implemented the concept of collaborative governance. This research aims to analyze the collaborative governance process in tourism development in Karangsalam Tourism Village, and to find out the supporting and inhibiting factors for its implementation in there. The expected benefit of this research is that it can contribute to scientific treasures in the field of tourism, especially those related to the management of tourist villages through collaborative governance. This research is also expected to be able to contribute thoughts or ideas as well as be applied as a reference by the parties who are developing tourist villages. The research method used is qualitative. The data collection techniques were interviews, observations, document studies and focus group discussions (FGD). Interviews were conducted by involving representatives from all stakeholders, such as the government, private sector or entrepreneurs, and the community. The results showed that the concept of collaborative governance has been applied in Karangsalam Tourism Village. The established collaborative governance has involved many parties. The parties involved in the dynamics of the collaboration have been adapted to the characteristics, challenges, and opportunities that Karangsalam Tourism Village has. The parties are the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, Karangsalam Village Government, Department of Youth, Sports, Culture and Tourism of Banyumas Regency, Public Works Office of Banyumas Regency, Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Banyumas Regency, Entrepreneurs, Tourism Awareness Group of Tirta Kamulyan, Karangsalam Village-Owned Enterprises, Karangsalam Village of Karang Taruna, and Karangsalam Village Community. Unfortunately, the collaboration is still not optimal and tends to fade at this time. There are factors that support the collaboration in Karangsalam, namely the amount of commitment from the leaders and also the great commitment and participation of the Karangsalam village community. Then there are also factors that hinder collaboration in the development of the Karangsalam tourist village, they are sectoral egos, conflicts of interest, the low quality of human resources, and the lack of regulation.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Pengembangan Pariwisata, Desa Wisata