Hubungan Jenis Jaminan Kesehatan Nasional dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada Wanita Usia Subur di Sleman (Analisis Data HDSS Sleman Siklus V Tahun 2019)

ANIK PURWANTI, Dr. dr. Prima Dhewi Ratrikaningtyas, M. Biotech; Lastdes Cristiany Friday Sihombing, S.Gz., MPH

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Latar belakang: Salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi laju pertumbuhan dan angka kelairan di Indonesia adalah melalui program KB. MKJP adalah metode yang efektif untuk menunda dan menghentikan kehamilan. Sleman merupakan sala satu kabupaten di DIY dengan jumla PUS tertinggi. Sejauh ini capaianpemakaian kontrasepsi jangka panjang di Sleman sudah tinngi, sebesar 36,8%. Pembiayaan kontrasepsi jenis MKJP yang lebih mahal memengaruhi seseorang dalam pemilihan jenis ini. Jaminan kesehatan nasional merupakan upaya pemerintah untuk membiayai layanan kesehatan termasuk pelayanan kontrasepsi. Jaminan kesehatan nasional terbagi menjadi jenis JKN PBI yang iurannya dibiayai pemerintah dan jenis non-PBI yang iurannya dibayarkan mandiri maupun perusahaan. Dengan capaian MKJP dan kepemiliksn JKN yang tinggi di Kabupaten Sleman, peneliti ingin mengetahui apakah jenis jaminan kesehatan yang dimiliki responden dimanfaatkan untuk pelayanan MKJP. Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan menggunakan data sekunder dari Health and Demographic Surveillance System (HDSS) Sleman siklus V. Sampel penelitian adalah wanita usia reproduktif (15-49 tahun) yang Telah menikah dan menggunakan alat kontrasepsi modern dengan besar sampel 801 responden. Variabel dependen adalah Jenis Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan non-PBI). Variabel independen yaitu usia, paritas, pendidikan, lokasi tinggal, pekerjaan, indeks kesejahteraan, pemberi layanan, dan tempat pelayanan. Analisis meliputi analisis univariabel, analisis bivariabel dengan uji chi-square dan analisis multivariabel dengan menggunakan uji regresi logistik pada confidence interval 95%. Hasil: Proporsi pengguna MKJP di Sleman adalah 53,7%. Hasil ini sudah tinggi dan telah mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan analisis multivariabel, wanita yang memiliki JKN jenis non-PBI 1,71 kali (95%CI=1.29-2.82) lebih mungkin untuk menggunakan MKJP dibandingkan jenis PBI. wanita yang memiliki paritas lebih dari 2 sebesar 1,49 kali (95%CI=1.12-1.98) lebih mungkin untuk menggunakan MKJP dibandingkan paritas kurang dari 2. wanita yang berpendidikan tinggi sebesar 3,3 kali (95%CI=1,88-5,87) lebih mungkin untuk menggunakan MKJP dibandingkan pendidikan rendah. wanita yang memiliki dilayani oleh dokter sebesar 15,38 kali (95%CI=8,70-27,21) lebih mungkin untuk menggunakan MKJP dibandingkan yang dilayani oleh bidan. wanita yang memiliki pelayanannya di rumah sakit sebesar 57,38 kali (95%CI=24,64-133,61) lebih mungkin untuk menggunakan MKJP dibandingkan pelayanan di bidan praktik. Kesimpulan: Jenis jaminan kesehatan berhubungan dengan penggunaan MKJP. Sebagian besar pelayanan kontrasepsi pada WUS di Sleman dilakukan di bidan parktik dibandingkan di rumah sakit atau puskesmas. Kepemilikan JKN jenis PBI memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan non-PBI pada WUS di Kabupaten Sleman.

Background: One of the government's steps to overcome the growth rate and birth rate in Indonesia is through the family planning program. LACMs is an effective method of delaying and terminating pregnancy. Sleman is one of the districts in DIY with the highest number of women of reproductive age. So far, the achievement of long-term contraceptive use in Sleman is already high, at 36.8%. The more expensive LACMs type of contraceptive financing affects a person's choice of this type. National health insurance is the government's effort to finance health services, including contraceptive services. The national health insurance is divided into the JKN PBI type, whose contributions are financed by the government and the non-PBI type, where the contributions are paid independently or by companies. With the achievement of LACMs and high JKN ownership in Sleman Regency, the researcher wanted to know whether the type of health insurance owned by the respondents was used for LACMs services. Method: This study was a cross sectional study using secondary data from the Health and Demographic Surveillance System (HDSS) of Sleman cycle V. The sample of the study was women of reproductive age (15-49 years) who was married and using modern contraceptives with a sample size of 801 respondents. The dependent variable is the type of National Health Insurance (PBI and non-PBI). The independent variables are age, parity, education, location of residence, occupation, welfare index, service provider, and place of service. The analysis includes univariable analysis, bivariable analysis with chi-square test and multivariable analysis using logistic regression test at 95% confidence interval. Result: The proportion of LACMs in Sleman is 53.7%. This result is already high and has reached the target set by the government. Based on multivariable analysis, women with non-PBI JKN was 1.71 times (95% CI=1.29-2.82) more likely to use LACMs than PBI. women with parity more than 2 were 1.49 times (95% CI=1.12-1.98) more likely to use LACMs than parity less than 2. women with higher education were 3.3 times (95%CI=1.88- 5.87) are more likely to use LACMs than those with lower education. women who had been served by a doctor were 15.38 times (95% CI=8.70-27.21) more likely to use LACMs than those served by a midwife. women who had their services in the hospital were 57.38 times (95%CI=24.64-133.61) more likely to use LACMs than services in practice midwives. Conclusion: The type of health insurance is associated to the use of LACMs. Most of the contraceptive services at women of reproductive age in Sleman are carried out in practice midwives rather than in hospitals or health centers. JKN ownership of the PBI type has a higher percentage than non-PBI in women of reproductive age in Sleman Regency.

Kata Kunci : long-acting contraceptive methods, health insurance, family planning, HDSS, Sleman