Public Service Bargains: Interaksi, Perilaku Dan Kekuasaan Studi Kasus Penentuan Kebijakan Anggaran Di Kota Magelang

YETTY SETIYANINGSIH, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.;Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.;Dr. Yuyun Purbokusumo, M.Si.

2022 | Disertasi | DOKTOR MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Studi ini mengkaji tentang Public Service Bargains (PSB) dalam Penentuan Kebijakan Anggaran yang terjadi di Kota Magelang dengan menitikberatkan pada Pertama, analisis hubungan legilatif dan eksekutif dalam kerangka PSB dalam penentuan kebijakan anggaran. Kedua, analisis aspek interaksi, perilaku dan kekuasaan yang membentuk PSB Ketiga, analisis mengenai PSB yang terjadi di Pemerintah Daerah (local government), Fokus penelitian ini adalah aspek interaksi, perilaku dan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan anggaran. Riset dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan metode multi case study. Data dan informasi utama digali dari langsung dari para aktor legislatif dan eksekutif yang terlibat di dalamnya. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan model triangulasi dengan pengecekan data dari berbagai sumber (triangulasi sumber) dan mengunakan berbagai teknik (triangulasi teknik). Penelitian ini menemukan beberapa hal yang penting yaitu : Pertama, bahwa PSB dalam perumusan kebijakan di penelitian sebelumnya terbentuk dari 3 (tiga) komponen penyusunnya. Selama ini penelitian dan studi terkait konsep PSB telah dilakukan di berbagai negara di Eropa yaitu di Belanda, Inggris, Kanada, Belgia dan Jerman dimana perbedaan sistem manajemen kinerja birokrasi, sejarah administrasi suatu negara, termasuk hubungan tradisional antara politisi dan administrasi menentukan jenis PSB-nya serta penelitian tentang peran PSB dalam penempatan pejabat senior dalam birokrasi di Eropa. Dinamisnya PSB juga dapat dijelaskan dengan adanya perubahan posisi dalam lingkungan kementerian serta kepentingan para aktor politik. Pada negara non Eropa meneliti utilitas kerangka kerja sistem layanan publik dalam pengaturan non-Eropa yaitu Hong Kong, untuk lebih memahami sejauh mana teori PSB berjalan dengan baik di luar Eropa. Dari hasil analisis penelitian ini, PSB juga dibentuk oleh aspek interaksi, perilaku maupun kekuasaan antara politisi dan birokrat khususnya dalam penentuan kebijakan anggaran. Kedua merujuk pada temuan pertama, bahwa PSB dibentuk juga oleh aspek interaksi, perilaku dan kekuasaan maka PSB yang terjadi pada penentuan kebijakan khususnya penentuan kebijakan anggaran, maka PSB yang terjadi mengalami pengembangan jenis, tipe maupun pola yang tidak hanya dilihat dari komponen reward, competency maupun loyalty yang membentuknya namun juga dari hasil analisa aspek interaksi, perilaku dan kekuasaan. Ketiga PSB menekankan hubungan tawar-menawar dalam mencapai kesepakatan sebagai cara untuk menentukan suatu kebijakan, di Pemerintah Daerah, memiliki bentuk yang berbeda dengan di negara-negara Eropa maupun dari studi sebelumnya

This study examines the Public Service Bargains (PSB) in the Determination of Budget Policy that occurs in Magelang City by focusing on first, the analysis of legislative and executive relationships within the framework of psb in determining budget policy. Second, the analysis of aspects of interaction, behavior and power that make up the Third PSB, the analysis of PSB that occurs in local government, The focus of this research is aspects of interaction, behavior and power between the executive and the legislature in the determination of budget policy. Research with this qualitative approach using a multi-case study method. Key data and information are dug out directly from the legislative and executive actors involved in it. Data validity testing is carried out with a triangulation model that checks data from various sources (source triangulation) and uses various techniques (triangulation techniques). This study found several important things, namely: First, that PSB in policy formulation in previous research PSB is formed from 3 (three) constituent components. So far, research and studies related to the PSB concept have been carried out in various European countries, namely the Netherlands, England, Canada, Belgium and Germany where differences in performance management systems, the history of a country's administration, including the traditional relationship between and administration determine the type of PSB as well as research on PSB's role in the placement of senior officials in Europe. The dynamics of PSB can also be explained by changes in positions within the ministry and the interests of political actors. A non-European country examines the utility of a public service system framework in a non-European setting namely Hong Kong, to better understand where PSB theory works well outside of Europe. From the results of the analysis of this research, PSB is also formed by aspects of interaction, behavior and power between politics and bureaucrats, especially in looking at budget policies. The second refers to the first finding, that PSB is also formed by aspects of interaction, behavior and power, so PSB that occurs in policy determination, especially budget policy determination, then PSB that occurs has developed types, types and patterns that are not only seen from the reward, competency and the loyalty that shaped it. Analysis of aspects of interaction, behavior and power The third, PSBs emphasize the bargaining relationship in reaching an agreement as a way to determine a policy, in local government, it has different forms.

Kata Kunci : Bargains, Public Policy, Budget Policy