Analisis Pengukuhan Universitas Gadjah Mada Sebagai Wajib Pajak Badan Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

PRETTY PARTINI SARAGI, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai proses pengukuhan Universitas Gadjah Mada sebagai Wajib Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak sebagai salah satu dari konsekuensi dibidang perpajakan karena mendapatkan otonomi setelah diberi status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, serta melihat dampak yang timbul terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang dilakukan yakni evaluatif dengan melakukan penilaian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data yang ada di dalam penulisan hukum ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk kemudian disusun secara sistematis. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam Penulisan Hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, proses pengukuhan Universitas Gadjah Mada sebagai Wajib Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman adalah sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Meskipun Universitas Gadjah Mada berstatus sebagai Wajib Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak, namun tidak dapat dipersamakan dengan BUMN maupun entitas lainnya yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Kedua, otonomi yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada sebagai dampak dari ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, ternyata menjadi bertentangan dengan filosofi, historis serta tugas dan fungsi sebagai lembaga pendidikan yang mengemban tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi.

The purpose of this study are to find the answer or explanation regarding the process of inauguration of Gadjah Mada University as a Corporate Taxpayer and Taxable Entreprise as one of the consequences in the field of taxation because it gets autonomy after being given the status of a Legal Entity State University, and to see the impact that arises on the implementation of the Tridharma College. This study uses empirical legal research methods. It is an evaluative research that assess anything related to the outcome of the research. Furthermore, this study used qualitative method, any showed data in this research are obtained from the observation on the fields and any documents that related to this study. There are two conclusions out of this research. The inauguration process of Gadjah Mada University as a Corporate Taxpayer and Taxable Entreprise determined by the Sleman Tax Service Office is legally valid and in accordance with the provisions of the legislation in the field of taxation. Even though Gadjah Mada University has the status as a Corporate Taxpayer and a Taxable Entreprise, it cannot be equated with state-owned corporation or business entities whose main purpose is to seek profit. Lastly, the autonomy granted to Gadjah Mada University as a result of being designated a Legal Entity State University, turned out to be contrary to the philosophy, history and duties and functions of an educational institution that carries out the responsibilities of the Tridharma of Higher Education.

Kata Kunci : Wajib Pajak Badan (WP Badan), Pengusaha Kena Pajak (PKP), Nirlaba