Penerapan Subsidi Bagi Produsen Kapal Domestik Oleh Lembaga Keuangan Korea Selatan Menurut Sudut Pandang WTO Dan Pembelajaran Bagi Indonesia (Studi Kasus Korea - Measures Affecting Trade In Commercial Vessel (Second Complaint) (Japan) DS594)

ADAM PRAMANA JATI S, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana subsidi diterapkan pada Industri Perkapalan Korea dan diatur dalam regulasi Organisasi Perdagangan Dunia khususnya dalam perjanjian subsidi dan tindakan penyeimbang serta mengkaji aspek pembelajaran bagi industri perkapalan Indonesia mengacu pada kasus KOREA - MEASURES AFFECTING TRADE IN COMMERCIAL VESSEL (SECOND COMPLAINT) (JAPAN) DS594 Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normative-law yuridis). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa asas, norma, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi atau kasus hukum yang sejenis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah korea selatan melakukan restrukturisasi terhadap DSME dan STX tidak ditemukan adanya indikasi subsidi yang melanggar, meskipun dalam restrukturisasi STX mendapatkan suntikan modal operasional yang masuk dalam kategori subsidi produksi akan tetapi dalam analisisnya tidak menimbulkan adanya material injury sebagaimana dalam article 5 SCM Agreement dan prasangka serius berdasarkan article 6 SCM Agreement. Pemberian penjaminan pengembalian dan pinjaman pra pengiriman merupakan bentuk praktik yang biasa berbeda dengan tindakan penjaminan pengembalian dan pinjaman pra pengiriman pada kasus DS273 dimana pada saat itu pemberian jaminan tidak memperhatikan resiko, tidak menggunakan syarat jaminan serta tarif premi dibawah harga pasar sehingga menyebabkan kinerja ekspor berdasarkan article 3.1 SCM agreement. Pemberian diskon kapal ramah lingkungan akan berdampak pada kinerja ekspor sebagaimana dalam ketentuan Article XVI GATT 1994 dan ketentuan article 3.1 SCM agreement, sehingga akan berpotensi terhadap bahaya subsidi ekspor di kemudian hari. Indonesia dapat mencermati kasus ini dikarenakan Indonesia memiliki kelemahan absolut terhadap industri galangan kapal dalam negerinya sedangkan Indonesia memiliki rencana sebagai negara poros maritim, indonesia dapat meniru tindakan pemerintah Korea Selatan dengan melakukan tindakan yang dilakukan pemerintah korea selatan terutama terhadap pemberian subsidi produksi karena jenis subsidi tersebut tidak serta merta menimbulkan bahaya bagi pasar industri pasar bersangkutan terhadap produk sejenis.

The aim of this study is to find out how subsidies are applied to Korean Shipbuilding Industries and regulated by the World Trade Organization regulation specifically in the agreement of subsidies and countervailing measures and assessing the learning aspect of the Indonesian shipbuilding industry refering to case KOREA - MEASURES AFFECTING TRADE IN COMMERCIAL VESSEL (SECOND COMPLAINT) (JAPAN) DS594. The study is a type of a normative legal study (normative-law juridical). In this study, author employs secondary data in the form of basic principle, norms, applicable laws and regulation, jurisprudence or similar legal cases. The results of this study showed the South Korean government restructured DSME and STX, it was found that there were indications of violating subsidies, even though in restructuring STX received operational capital which was included in the production subsidy category. However, the analysis did not cause any material injury in article 5 of the SCM Agreement and seriously under article 6 of the SCM Agreement. The measure of guarantees and pre-shipment credits is a common practice with different guarantee actions and pre-credits in the DS273 case, where at that time it provided no risk guarantee. They did not use collateral and paid attention to below market prices, causing export performance in article 3.1 of the SCM agreement. Giving discount on environmentally friendly vessels will have an impact on export performance as stipulated in Article XVI of the GATT 1994 and the provisions of Article 3.1 of the SCM Agreement, so that there will be a potential danger of export subsidies in the future. Indonesia can observe this case because Indonesia has an absolute weakness in its domestic shipbuilding industry. Meanwhile, Indonesia has a plan as a maritime axis, Indonesia can do the actions same as South Korean government by taking actions as the South Korean government, especially on the provision of subsidies because these types of subsidies do not immediately occu, posing a hazard to the relevant industrial market for similar products.

Kata Kunci : Subsidi, Industri galangan kapal, Korea Selatan, Indonesia