Analisis Pembiayaan Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat di Provinsi Lampung

SITI SYAMSIYYAH N.U, dr. Firdaus Hafidz, MPH., Ph.D., AAK ; Christa Dewi, SKM, M.Nur., Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Penatalaksanaan TB-RO lebih rumit dan memerlukan biaya yang lebih banyak dibanding penatalaksanaan tuberkulosis sensitif obat. Pembiayaan tatalaksana TB-RO di Provinsi Lampung saat ini hanya bergantung pada dana APBN dan donor internasional, tanpa pendanaan dari APBD. Padahal target pemerintah untuk tahun 2024 diharapkan 70% pendanaan berasal dari domestik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi gambaran pembiayaan manajemen terpadu pengendalian tuberkulosis resistan obat di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan mixed method untuk mendapatkan besaran pembiayaan tatalaksana TB-RO yang sudah dialokasikan melalui perspektif payer dan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan TB-RO. Hasil penelitian menunjukkan total pembiayaan program penatalaksanaan TB-RO tahun 2021 sejumlah Rp7.140.953.195,- dengan sumber pembiayaan 82,43% berasal dari donor, 5,25% dari APBN, 12,32% dari JKN, dan 0% dari APBD. Komponen kegiatan dengan biaya tertinggi adalah penyediaan OAT 29,28% dan penyediaan logistik non-OAT 29,08%. Tantangan dalam pembiayaan program TB-RO yang paling utama adalah tingginya kebutuhan biaya yang tidak didukung oleh kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program. Selain itu muncul isu bahwa Global Fund sebagai donor terbesar akan menghentikan pendanaannya. Perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan program jika terjadi terminasi pembiayaan dari Global Fund. Pemerintah perlu mengembangkan skema asuransi kesehatan nasional untuk pembiayaan TB-RO.

The management of drug-resistant tuberculosis is more complicated and more expensive than the management of drug-sensitive tuberculosis. Despite the Government's target for 2024 that 70% of the funding for tuberculosis management should come from domestic sources, the financing of drug-resistant tuberculosis management in Lampung in 2021 mostly relies from donor. Moreover, the pandemic have cause regional financial shortages and the implementation of essential health service is disrupted. The objective of this research is to get an overview of Programmatic Management of Drug Resistant Tuberculosis (PMDT) Financing in Lampung in 2021. This is a mixed method research to obtain the amount of financing for PMDT through a payer perspective and the commitment of the local government. Financing calculation using financial data from Lampung Provincial Health Office, Global Fund, and BPJS Kesehatan. The commitment of local government evaluated by focus group discussion with officer in Lampung Provincial Health Office. The results showed that the total financing for the PMDT in 2021 was Rp Rp7.140.953.195,- with 82,43% of funding sources coming from donor, 5,25% from APBN, 12,32% from JKN, and 0% from the APBD. The activity with the highest cost is the provision of anti-tuberculosis drugs 29,28% and the provision of additional logistics 29,08%. The main challenge in financing PMDT is the high cost requirement which isn�t supported by the local fiscal capacity. In addition, there is an issue that Global Fund as the largest donor will stop the funding. It should be an important concern for local governments to maintain the sustainability of the program in the post termination of Global Fund funding. It�s an obligatory for the government to improve the local fiscal capacity in post-pandemic era and immediately develop and implement a national health insurance scheme to finance PMDT.

Kata Kunci : Tuberkulosis Resistan Obat, Pembiayaan Kesehatan