Pengaruh doktrin"Piercing the corporate veil"dalam Unanag-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas

WILAMARTA, Misahardi, Roedjiono, S.H.,LLM

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Piercing The Corporate Veil merupakan salah satu doktrin dari ajaran hukum negara-negara Common Law Legal System, yang secara tidak langsung diterima dalam hukum perseroan di Indonesia khususnya dalam UUPT sebagai dampak globalisasi. Diterimanya doktrin tersebut dalam UUPT, pada pelaksanaannya banyak menimbulkan salah paham atau salah tafsir, terutama mengenai pertanggungjawaban secara terbatas dari PT. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan (Library Research) dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta dengan metode pengumpulan datanya yaitu studi dokumen, wawancara serta observasi pengalaman pribadi. Doktrin Piercing The Corporate Veil merupakan penyingkapan tabir perseroan yang meniadakan keterbatasan tanggung jawab dalam PT, bagi pemegang saham (sebelum PT menjadi badan hukum) dan Direksi serta Komisaris (setelah PT menjadi badan hukum) yang melakukan perbuatan melawan hukum merugikan perseroan, Shareholders dan Stakeholders. Shareholders dan Stakeholders yang dirugikan tersebut dapat menggunakan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam UUPT yaitu Hak Perseorangan (Personal Right), Preemtive right, Appraisal Right, Derivative Right, dan Enqueterecht sebagai upaya hukum untuk melindungi kepentingannya. Adapun pemegang saham yang berkuasa, Direktur dan Komisaris perseroan yang memiliki jabatan strategis dan tidak beritikad baik serta melakukan perbuatan melawan hukum merugikan kepentingan perseroan, Shareholders dan Stakeholders, umumnya memanfaatkan doktrin Corporate Opportunity dan Fiduciary Duties. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap Shareholders dan Stakeholders, maka doktrin Piercing The Corporate Veil itu perlu diterapkan, sehingga pemegang saham, Direktur dan Komisaris pengurus perseroan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya

Piercing The Corporate Veil is one of the doctrines in Common Law Legal System countries accepted indirectly by the Company Law in Indonesia, especially the Company Act as an effect of globalization. The acceptance has caused misunderstandings or misinterpretations, mainly about the limited liability of the Limited Company. The method in this research is Normative Legal Research, a legal research based on library research with secondary data containing primary, secondary and tertiary legal sources. The location of research is in Jakarta, Bandung and Yogyakarta, with documentation study, interview and observation of personal experience as the method of collecting data. Piercing The Corporate Veil doctrine pierces the veil of a company, eliminating the limited liability in the company, the shareholders (before the company becomes a legal entity), Directors and Commissaries (after the company has been a legal entity) whose act is against the law causing loss to the company, shareholders and stakeholders. The shareholders and stakeholders may use several rights as set forth in the Company Act, such as Personal Right, Pre-emptive Right, Appraisal Right, Derivative Right and Enquetterecht as legal remed ies to protect their interest. Shareholders and Stakeholders may use the Corporate Opportunity and Fiduciary Duty doctrine to legally protect their interests towards powerful shareholders or the Directors and Commissaries. Piercing The Corporate Veil doctrine is to be applied, so that, the shareholders and the Directors and Commissaries will manage the company according to the purpose and objectives of the company, and will not use corporate opportunity to do business for the ir advantages, while causing loss to the company, Shareholders and Stakeholders.

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,PT,UU No1 Th1995, Piercing The Corporate Veil, Company Act.