ANALISIS PERAN SERTA SURVEYOR BERLISENSI DALAM MEWUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2024 DI INDONESIA

SURANTO, Ir. Prijono Nugroho Djojomartono, MSP., Ph.D., IPM

2022 | Tesis | MAGISTER TEKNIK GEOMATIKA

Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang menyusun roadmap prioritas nasional 2020 s.d. 2024 untuk program prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuju stelsel positif yang akan diterapkan di Indonesia pada tahun 2023. Estimasi jumlah bidang tanah di Indonesia sejumlah 126.000.034, sampai dengan bulan Januari tahun 2022 jumlah bidang tanah bersertipikat sejumlah 79.260.203 bidang tanah. Oleh karena itu, peran surveyor berlisensi secara masif diperlukan untuk mendukung penyelesaian PTSL. Surveyor berlisensi terdiri atas Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK). Sesuai dengan data dari Kementerian ATR/BPN sampai dengan bulan Desember 2021, jumlah SK diseluruh provinsi di Indonesia yaitu 1.432 orang dan jumlah ASK keseluruhan yaitu 6.947 orang. Jumlah dan distribusi surveyor berlisensi di berbagai provinsi Indonesia belum merata. Penelitian menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Data kuantitatif berupa data analisis roadmap 126 juta bidang tanah, data bidang tanah terdaftar sampai dengan bulan Januari tahun 2022, dan data surveyor berlisensi sampai dengan bulan Desember 2021. Metode pendekatan analisis beban kerja proposional surveyor berlisensi digunakan pada analisis peran serta surveyor berlisensi, dalam mewujudkan PTSL tahun 2024 di Indonesia. Metode analisis beban kerja dalam analisis merupakan modifikasi dari SK MenPAN No. KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja. Modifikasi dilakukan pada perhitungan beban kerja dan volume beban kerja menyesuaikan beban kerja surveyor berlisensi secara proposional. Volume beban kerja surveyor berlisesi diperoleh dari data roadmap prioritas nasional Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan untuk program PTSL sampai dengan tahun 2024, dengan jumlah total volume bidang 126 juta bidang. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi penyelesaian PTSL berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari teknik wawancara secara langsung dengan telepon genggam kepada para profesional dibidang kadastral dan stakeholder di Kementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dan jumlah SK dan ASK di Indonesia tidak merata dan belum ideal. Jumlah SK dan ASK terbanyak berada di Pulau Jawa dan paling sedikit berada di Pulau Papua. Berdasarkan hasil analisis beban kerja proposional surveyor berlisesi di Indonesia diketahui bahwa beban kerja proposional seorang ASK yaitu 13 bidang/hari di bawah supervisi SK. Berdasarkan pada hasil analisis SWOT dan analisis beban kerja proposional sejumlah 13 bidang/hari/ASK tersebut maka strategi untuk menuntaskan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Indonesia diperlukan pemerataan ASK dari Pulau Jawa ke 6 (enam) provinsi yang kekurangan ASK yaitu: Papua (+160 orang), Papua Barat (+101 orang), Maluku (+102 orang), Sulawesi Utara (+57 orang), Aceh (+38 orang), dan Kepulauan Riau (+13 orang). Merujuk pada hasil analisis SWOT strategi peran serta surveyor berlisensi dalam menuntaskan PTSL tahun 2024 sebagai berikut: 1). dilakukan penambahan surveyor berlisensi pada provinsi yang masih kekurangan dengan memindahkan dari provinsi yang kelebihan surveyor berlisensi; 2). dilakukan peningkatan kompetensi surveyor berlisensi; 3). diperlukan payung hukum sebagai kebijakan untuk mendukung perpindahan wilayah kerja untuk surveyor berlisensi.

In 2020 Directorate General of Land and Spatial Survey and Mapping composed a 2020 until 2024 national priority roadmap for the Complete Systematic Land Registration (PTSL) priority program towards a positive publication system that will be implemented in Indonesia in 2023. The estimated number of land parcels in Indonesia are 126.000.034, while until January 2022 the number of certified land parcels are 79.260.203. Therefore, the licensed surveyor role is massively needed to support the completion of PTSL. Licensed surveyors consist of Cadastral Surveyor (SK) and Assistant Cadastral Surveyor (ASK). According to Ministry of Agrarian Affairs (ATR/BPN) data until December 2021, there are 1,432 SKs and 6,947 ASKs throughout Indonesia. However, they are unevenly distributed all over Indonesian provinces. This research uses quantitative and qualitative data analysis. Quantitative data used are 126 million land parcels roadmap analysis data, registered land parcels until January 2022, and licensed surveyor data until December 2021. Qualitative data were obtained from direct interviews with cellular phones to cadastral professionals and Ministry of ATR/BPN stakeholders. The proportional workload analysis approach of licensed surveyors is used for analyzing the participation of licensed surveyors, in order to realize PTSL in 2024 in Indonesia. The workload analysis is a modification of the State Apparatus Minister Decree (SK MenPAN) No. KEP/75/M.PAN/7/2004 concerning Employee Necessity Calculation Guidelines Based on Workload. Workload and its volume calculation is modified adjusting licensed surveyor workload proportionally. Licensed surveyors� workload is gained from Directorate General of Surveys and Mapping national priority roadmap data of PTSL program until 2024, with total 126 million land parcels. SWOT analysis is used to formulate PTSL completing strategy based on qualitative data obtained from direct interviews with cell phones to professionals in the cadastral field and stakeholders in the Ministry of Agrarian Affairs (ATR/BPN). The results show that the composition and the number of SKs and ASKs in Indonesia are uneven and not ideal. The highest number of SKs and ASKs are in Java Island and while the smallest number of them are in Papua Island. Based on the results of the proportional workload analysis of licensed surveyors in Indonesia, under the supervision of the SK, an ASK proportional workload is 13 fields/day. Therefore, achieving complete systematic land registration in Indonesia needs strategy for equalizing ASK distribution from Java to the six provinces ASK lacking, namely: Papua (+160 people), West Papua (+101 people), Maluku (+102 people), North Sulawesi (+57 people), Aceh (+38 people), and Riau Islands (+13 people). The results of the SWOT analysis of the strategy for the participation of licensed surveyors in completing PTSL in 2024, as follows: 1). adding more licensed surveyors to provinces that still lack surveyors by moving surveyors from provinces that have excess licensed surveyors; 2). increasing the competence of licensed surveyors; 3). a legal basis is needed as policy to supports the movement of work areas for licensed surveyors.

Kata Kunci : PTSL, surveyor berlisensi, ASK