Implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Restoran Melalui Situs E-SPTPD Ditinjau Dari Asas Akuntabilitas Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri

MOCHAMAD DENI SAPUTRA, Adriyanto Dwi Nugroho, S.H., L.L.M., L.L.D.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Restoran Melalui Situs E-SPTPD ditinjau dari Asas Akuntabilitas dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kediri. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian hukum ini adalah menggabungkan penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penulis menggunakan data primer hasil wawancara dengan narasumber dan survey singkat dengan responden. Narasumber penelitian ini adalah petugas BPPKAD Kota Kediri. Responden penelitian ini adalah 7 wajib pajak restoran dengan pemilihan responden menggunakan random sampling. Penulis juga menggunakan data sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Walikota, buku, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, dalam implementasi kebijakan E-SPTPD telah sesuai dengan asas akuntabilitas ditandai dengan adanya landasan hukum berupa peraturan walikota serta dibatasi kriteria dari asas akuntabilitas. Kedua, pelaporan dan pembayaran pajak restoran melalui E-SPTPD merupakan suatu langka optimalisasi pendapatan daerah oleh Pemerintah Kota Kediri.

The purpose of this study is to determine the implementation of the restaurant tax reporting policy through the E-SPTPD site in terms of the accountability principle in order to increasing local revenue in Kediri City. This legal research is descriptive and this type combines normative and empirical legal research. The author uses primary data from interviews with informant which is BPPKAD Kediri City officer and a brief survey with respondent which is 7 restaurant owner. The selection of respondents using random sampling methods. The author also uses book, journal, articles, other research and tertiary legal materials sources. Based on the result of the study, there is two conclusions that can be drawn. Firstly, in the implementation of the E-SPTPD policy it is in accordance with the form accountability principle, these can be marked by the existence of mayoral regulation and limited by the criteria of the accountability principle. Secondly, the reporting and payment system of restaurant taxation through the E-SPTPD is a step in optimizing local revenue by the Kediri City Governtment.

Kata Kunci : Pajak;Pajak Restoran;E-SPTPD;Asas Akuntabilitas;Tax;Restaurant Tax;Accountability Principle