THE IMPLICATION OF WTO TRADE FACILITATION AGREEMENT FOR DEVELOPING COUNTRIES AND THE SIGNIFICANCE OF SPECIAL & DIFFERENTIAL TREATMENT PRINCIPLE

LAILA REGINA F, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui implikasi dari Perjanjian Fasilitasi Perdangan terhadap perdaganan internasional untuk negara berkembang, dan kedua untuk mengetahui pentingnya Perlakuan Khusus dan Berbeda (SDT) dalam TFA. Dalam menyususn hasil penemuan, penelitian ini menggunakan penulusuran pustaka dan padanan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Perjanjian WTO, kasus-kasus hukum terdahulu, buku, jurnal, laporan, dan tulisan ilmiah lainnya. Sesuai dengan karakteristik normatif dari penelitian ini, metode analisis kualitatif dimanfaatkan untuk menganalisa data-data yang ditemukan. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama,TFA memberikan negara berkembang sistem tegas berbasis aturan untuk menegakkan hak-hak mereka dan memastikan terpenuhinya kewajiban anggota yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan. Akibatnya, pedagang dapat mengharapkan kecepatan pelepasan dan pembersihan barang yang melintasi perbatasan internasional, termasuk barang dalam perjalanan, dan peningkatan kerja sama antara administrasi pabean dan pemberian bantuan teknis di bidang kepabeanan dan fasilitasi perdagangan untuk negara-negara berkembang. Kedua, ditemukan bahwa SDT merupakan bagian penting dari TFA, dikarenakan perjanjian tersebut mendedikasikan seluruh Bagian II untuk mengatur perlakuan khusus dan berbeda yang memungkinkan negara berkembang untuk memilih komitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka pada tingkat yang tidak spesifik sehingga memudahkan partisipasi mereka dalam perjanjian TFA secara keseluruhan.

This legal research seeks to first, provide a comprehensive analysis of the implication of the TFA towards international trade for developing countries, and second, to explore the significance of the Special and Differential Treatment (SDT) principle in the TFA. To structure its findings, this research relies on literature studies and the usage of both primary and secondary legal authorities which includes the WTO Agreements, case laws, books, journals, articles reports, and other scholarly writings. Furthermore, to correspond with the normative character of this research, a qualitative method of analysis is used to analyze the authorities obtained. Subsequently, it is found that first, the TFA has provided developing country members with a rule-based system to enforce their rights and ensure obligations relating to trade facilitation. As a result, traders can expect an expedited release and clearance of goods crossing international borders, including goods in transit, while improving cooperation among customs administrations and providing technical assistance on customs and trade facilitation matters to developing countries. Second, it is found that SDT for developing countries form a substantial part of the TFA because the agreement dedicates a whole Section II to address differential treatment that is awarded for developing countries that allow them to self-select commitment to implement their obligation at a non-specific stage, thus easing them to participate better in the agreement as a whole.

Kata Kunci : Trade Facilitation Agreement, Special and Differential Treatment, Developing Countries, Agreements in the WTO, WTO Law