Analisis Potensi Penerapan Private Enforcement Sebagai Salah Satu Mekanisme Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dengan Mengacu Pada Sistem Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Australia

INGGITO SURYOPUTRO, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengidentifikasi problematika yang hadir dalam ketentuan hukum persaingan usaha Indonesia dalam konteks pemenuhan hak ganti rugi korban praktek persaingan usaha tidak sehat dan merumuskan suatu solusi untuk menghadapi problematika tersebut. Solusi yang dirumuskan oleh penulis bersumber pada praktek penegakan hukum persaingan usaha yang telah berjalan di Australia dengan penekanan pada bentuk private enforcement. Penulisan hukum ini dikategorikan sebagai penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif dimana penulis akan mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan komparatif yang dilakukan dengan cara membandingkan praktek penegakan hukum persaingan usaha di Australia dan di Indonesia untuk merumuskan suatu solusi yang dapat diterapkan pada praktek penegakan hukum persaingan usaha Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan metode studi pustaka berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta beberapa jurnal hukum yang membahas mengenai hukum persaingan usaha secara umum dan penerapan private enforcement secara khusus. Pengolahan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan melalui metode kualitatif yaitu prosedur penelitian dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh kesimpulan yaitu ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia untuk sementara ini belum bisa mengakomodasi penerapan private enforcement yang menekankan kepada pemenuhan hak ganti rugi korban praktek persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara beberapa ketentuan yang terdapat di UU No. 5 Tahun 1999 serta peraturan-peratuan turunanya dengan peraturan hukum lain seperti UU No. 8 Tahun 1999 dan Perma No.1 Tahun 2002. Kesimpulan berikutnya yaitu masih terdapat kekurangan pengaturan yang secara eksplisit mengatur mengenai skema pengajuan gugatan ganti rugi bagi korban praktek persaingan usaha tidak sehat. Satu-satunya ketentuan hukum yang mengatur mengenai ganti rugi korban praktek persaingan usaha adalah Perkom No.4 Tahun 2009 yang menurut pendapat penulis sendiri masih bersifat kurang inklusif karena hanya menyediakan skema ganti rugi bagi korban yang merupakan pelaku usaha yang dirugikan akibat tindakan anti kompetisi sementara skema untuk konsumen tidak disediakan. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, penulis merasa perlu ada upaya aktif untuk melakukan pembaharuan terhadap ketentuan hukum persaingan usaha Indonesia agar dapat lebih menjamin pemenuhan hak ganti rugi bagi korban praktek persaingan usaha tidak sehat.

The purpose of writing this thesis is to identify the problems that exist in the provisions of Indonesian business competition law in the context of fulfilling the right of compensation for victims of unfair business competition practices and formulate a solution to deal with these problems. The solution formulated by the author is based on the practice of business competition law enforcement that has been running in Australia with an emphasis on the form of private enforcement. This legal research is categorized as legal research with a normative juridical type where the author will examine the legal basis, legal systematics, legal history and legal comparison. The approach used by the author is a comparative approach which is carried out by comparing the practice of competition law enforcement in Australia and in Indonesia to formulate a solution that can be applied to the practice of Indonesian competition law enforcement. The collection of legal materials is conducted by a literature study method based on statutory regulations, court decisions and several legal journals that discuss general competition law and the application of private enforcement in particular. Data processing carried out by the author will be carried out through qualitative methods, namely research procedures by interpreting legal materials that have been processed. From the research that has been done by the author, it can be concluded that the provisions of the competition law in Indonesia are currently unable to accommodate the implementation of private enforcement which emphasizes the fulfillment of the right to compensation for victims of unfair business competition practices. This is because there is disharmony between several provisions contained in Law no. 5 of 1999 and its derivative regulations with other legal regulations such as Law no. 8 of 1999 and Perma No.1 of 2002. The next conclusion, apart from disharmony between existing legal provisions, is that there is still a lack of regulation that explicitly regulates the scheme for filing claims for compensation for victims of unfair business competition practices. The only legal provision that regulates compensation for victims of business competition practices is Perkom No. 4 of 2009 which in the author's opinion is still less inclusive because it only provides a compensation scheme for victims who are business actors who are harmed by their actions. anti-competition while the scheme for consumers is not provided. From these conclusions, the authors feel that there is a need for active efforts to reform the provisions of Indonesia's business competition law in order to better guarantee the fulfillment of compensation rights for victims of unfair business competition practices.

Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, Private Enforcement, Ganti Rugi, KPPU, Australia, Indonesia