Laporkan Masalah

PERTANGGUNGJAWABAN JAKSA DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

SITTI ZAHRA AMIRAH, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban Jaksa dalam hal terjadi selisih antara kerugian dari pengembalian kerugian keuangan negara, serta untuk penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa yang dilakukan Jaksa sudah dapat atau belum mengembalikan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Cara memperoleh data dilakukan melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan-bahan tertulis atau data sekunder dan melalui wawancara kepada responden dan narasumber dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada keduanya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan penyajiannya dilakukan secara deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pertanggungjawaban eksekusi oleh Jaksa dalam hal terjadi selisih antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan Harta Kekayaan dari Terdakwa Perkara Tindak Pidana, yakni dengan cara pengembalian menggunakan instrument procedural pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Selain itu, pengembalian asset pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif undang-undang. Namun, ada hambatan-hambatan dalam melakukan penyitaan, antara lain: menemukan asset pelaku yang sulit, modus operandi pelalu memang menyembunyikan harta benda, asset pelaku berada diluar negara dan tercampur melalui bisnis-bisnis asset yang lainnya, ataupun tersangka atau terpidana pelakunya merupakan korporasi. Kedua, penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa yang dilakukan oleh Jaksa belum dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, yakni kedepannya adapanya Lembaga Manajemen Aset, praktek sita yang mengimplementasikan sita asset berbasis nilai kerugian keuangan negara. Selain itu, pengembalian asset melalui prosedur perampasan asset tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forteiture). Diperlukan reformulasi terhadap pengaturan penyitaan walaupun suatu perkara belum berkekuatan hukum tetap, agar melindungi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, agar pelaku tidak mengalihkan asset-assetnya kepada siapapun

This study aims to describe and analyze the liability of the Prosecutor in the event that there is a difference between losses from the return of state financial losses, as well as for the confiscation of the defendant's property carried out by the Prosecutor who has been able to or has not returned state financial losses. The research method used is a normative approach. How to obtain data is carried out through document studies using written materials or secondary data and through interviews with respondents and speakers by asking questions directly to both. The data obtained are then analyzed using qualitative methods and their presentation is carried out descriptively and prescriptively. The results showed that: first, the liability epersecution by the Prosecutor in the event of a difference between theReturn of State Financial Losses and the Assets of the Defendant in a Criminal Case, namely by means of return using criminal procedural instruments, civil law, and administrative law. In addition, the return of assets of perpetrators of corruption crimes from the perspective of the law. However, there are obstacles in conducting seizures, including: finding difficult assets of perpetrators, modus operandi of pelalu indeed hiding property, assets of perpetrators are outside the state and mixed through other asset businesses, or suspects or convicted perpetrators are corporations. Second, the confiscation of the defendant's property carried out by the Prosecutor has not been able to recover the state's financial losses, namely in the future there is an Asset Management Institute, a confiscation practice that implements asset confiscation based on the value of state financial losses. In addition, the return of assets through the procedure of expropriation of assets without punishment (Non-Conviction Based Asset Forteiture). Reformulation of confiscation arrangements is needed even though a case has no permanent legal force, in order to protect state financial losses due to corruption crimes, so that perpetrators do not transfer their assets to anyone

Kata Kunci : Upaya paksa, termohon eksekusi, eksekusi riil

  1. S2-2022-448091-abstract.pdf  
  2. S2-2022-448091-bibliography.pdf  
  3. S2-2022-448091-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2022-448091-title.pdf