EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENERAPAN FORCE MAJEURE TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE ATAU COVID 2019 SEBAGAI BENCANA NASIONA

JONATHAN ALAND K, Prof Dr Ari Hernawan S,H., M.Hum

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persinggungan force majeure dalam hukum perdata dengan hukum administrasi negara rechtshandeling terhadap Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional, Dan tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis alasan penerapan force majeure terhadap kebijakan publik dalam ranah hukum administrasi negara yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Keputusan Presiden yang tidak efektif, serta menjelaskan mengenai ketentuan force majeure yang belum diatur secara mengapa penerapan force majeure terhadap Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional tidak efektif untuk diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Metode Penelitian Normatif dengan pendekatan case (studi kasus), yaitu mengkorelasikan penerapan antara asas-asas hukum dan teori-teori hukum, terhadap suatu case. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis meliputi bahan hokum primer, sekunder, dan tersier, dengan cara pengumpulan data studi dokumen. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa. Pertama, kurangnya pertimbangan Pemerintah mengenai ketentuan force majeure yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal mengeluarkan Keputusan Presiden. Kedua, pengaturan force majeure dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menimbulkan kerancuan sehingga perlu adanya rancangan Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas lebih detail mengenai force majeure.

This thesis aims to analyze and understand the intersection of force majeure in Civil Law and State Administrative Law Rechtshandeling against Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease or Covid-19 as National Disasters. This thesis provides an explanation of public policies in the realm of state administrative law made by the Government, which in this case is the ineffective Presidential Decree, as well as explaining the force majeure provisions that have not been regulated clearly and in detail in the Civil Law Code. The research method used in this thesis uses a Normative Research Method with a Case approach, which correlates the application of legal principles and legal theories to a case. Primary Legal Material used in the research in conjunction with legislations used to hierarchically compare public policies issued by the president in this case in the form of a Presidential Decree with the legislations above it and with the force majeure provisions, which regulated in the Civil Law Code Articles 1244-1245. There are two aspects to the conclusion of this thesis. The first is the lack of consideration in issuing The Presidential Decree by the Government of force majeure provisions in the Civil Law Code. Second, the provisions' lack of detail regarding force majeure can potentially result in ambiguity in future public policies. So there is a need for a draft Civil Law that discusses the provisions of force majeure in a more detailed manner

Kata Kunci : Persinggungan, Pemerintah, Tidak efektif, force majeure