Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Aktivitas Bisnis Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

A. SURYO HENDRATMOKO, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai batasan suatu perbuatan direksi yang dapat dikualifikasikan sebagai unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan penerapan prinsip Business Judgement Rule dalam pertimbangan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, kendati demikian penelitian ini juga menggunakan data primer berupa hasil wawancara. Proses analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan evaluatif untuk menggambarkan penerapan prinsip Business Judgement Rule dalam pertimbangan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, Batasan suatu perbuatan direksi yang dapat dikualifikasikan sebagai unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yaitu apabila direksi dalam membuat suatu keputusan bisnis tidak berdasarkan kepada itikad baik (good faith) dengan ditemukan adanya kesalahan dalam bentuk mens rea berupa kesengajaan (dolus) untuk melakukan kecurangan (fraud). Perbuatan direksi yang telah terbukti memenuhi unsur delik perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Kedua, Penerapan prinsip business judgement rule dalam pertimbangan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara lebih banyak digunakan oleh hakim-hakim di Mahkamah Agung, baik dalam putusan kasasi maupun dalam putusan peninjauan kembali dibandingkan hakim-hakim pada tingkat pertama atau banding. Penerapan prinsip business judgement rule juga tidak seragam dalam setiap petitum putusan hakim. Ada yang menyebutkan secara langsung sebagai prinsip business judgement rule dan ada juga yang hanya menyebutkan itikad baik dan penuh pertimbangan yang terbaik bagi perseroan oleh direksi saja. Hakim menggunakan business judgement rule untuk menilai apakah ada mens rea dari perbuatan pidana yang dilakukan direksi anak perusahaan BUMN atau tidak dalam aktivitas bisnis perusahaan.

This study aims to identify and analyze the limits of a director's actions that can be qualified as elements of a criminal act of corruption that is detrimental to state finances and the application of the Business Judgement Rule principle in considering the judge's decision in cases of corruption that are detrimental to state finances. This research is a type of normative research. The data used in this study is secondary data, although this study also uses primary data in the form of interviews. The data analysis process uses qualitative analysis methods, which are presented in descriptive and evaluative forms to describe the application of the Business Judgement Rule principle in considering judges' decisions in cases of corruption that are detrimental to state finances. The results of the research that have been carried out by the author can be concluded that: First, the limitation of an act of directors that can be qualified as an element of a criminal act of corruption that harms state finances is if the board of directors in making a business decision is not based on good faith and found an error in the form of mens rea in the form of intentional (dolus) to commit fraud. fraud). The actions of directors who have been proven to fulfill the element of offense against the law, enrich themselves or other people or corporations, and harm state finances can then be held criminally responsible. Second, the application of the business judgement rule principle in considering judges' decisions in corruption cases that harm state finances is more widely used by judges at the Supreme Court, both in cassation decisions and in judicial review decisions, compared to judges at the first level or appeal. The application of the principle of business judgement rule is also not uniform in every petitum of the judge's decision. There are those who directly mention it as the principle of the business judgement rule and there are also those who only mention good faith and full consideration of the best for the company by the board of directors. The judge uses the business judgement rule to assess whether there is mens rea from criminal acts committed by directors of a BUMN subsidiary or not in the company's business activities.

Kata Kunci : Business Judgement Rule, Subsidiary, Corruption Crime