Keberadaan hak ulayat di kabupaten Toba Samosir dalam kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah

KATHARINA, Evie, Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H.MCL.MPA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hak ulayat di Kabupaten Toba Samosir, sikap lembaga adat Dalihan Natolu dalam menanggapi keberadaan hak ulayat di daerah tersebut serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemda Kabupaten Toba Samosir dalam mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah ulayat di wilayahnya sehubungan dengan telah diberlakukannya UU No. 22/1999. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan normatif. Untuk mendapatkan data primer dan sekunder, digunakan alat penelitian berupa wawancara dan studi kepustakaan yang didasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian terungkap bahwa hingga kini hak ulayat masih ada di Kabupaten Toba Samosir, namun karena perhatian lembaga adat Dalihan Natolu lebih terfokus kepada adat istiadat dan belum menyentuh masala h hak ulayat, maka penanganan masalah hak ulayat belum optimal dan keberadaan hak ulayat terancam hilang karena terdesak kepentingan pembangunan dan dampak kebijakan moneter. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terungkap juga beberapa kendala yang dihadapi Pemda Kabupaten Toba Samosir dalam mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah ulayat, terutama yang mengandung sumber daya alam. Kesulitan Pemda dalam mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah ulayat disebabkan karena tidak adanya batas dan bukti kepemilikan yang jelas atas tanah ulayat serta karena sifat hak ulayat yang religio magis, yang menurut hukum adat tidak boleh dibagi-bagi dan diserahkan penguasaannya kepada “orang luar”. Supaya penyelenggaraan otonomi daerah di atas tanah ulayat dapat berlangsung secara demokratis maka perlu kerja sama yang harmonis antar para pihak yang terkait. Untuk itu, peran lembaga adat perlu ditingkatkan agar dapat berfungsi sebagai perantara antara pemilik dan pengguna tanah ulayat. Hal ini dapat berlangsung sebagaimana mestinya jika ketua lembaga adat setempat berserta para pihak yang membantunya memiliki pengetahuan yang luas tentang seluk beluk hak ulayat di Kabupaten Toba Samosir.

This research aims to learn the existence of ulayat rights in Toba Samosir Regency, the attitude of the Dalihan Natolu Adat Institution in responding to the ulayat rights, and the problems Toba Samosir Regency encounters in controlling the allotment of ulayat land use in this region after the implementation of the Law No. 22/1999. It is a descriptive analytical research using the normative approach. It employs interview instrument to obtain the primary data and library study based on the primary and secondary materials to obtain the secondary data. The data analysis is descriptive and qualitative and the conclusion is drawn inductively and deductively from the analysis results. The research results reveal that today ulayat rights continues to exist in Toba Samosir Regency. However, the handling of the problems related to ulayat rights is not optimum due to a bigger attention of the Dalihan Natolu on the custom, beyond the issue of ulayat rights. Moreover, the ulayat rights are under the threat of the development needs and monetary policy. The results of the field research also reveal the problems Toba Samosir Regency encounters in regulating the allotment of ulayat land use, especially lands that contain natural resources. The problems arise from the absence of clear boundaries and proof of ownership, as well as the nature of ulayat rights which is religious- magic. Under the ulayat law, the land can not be transferred to outsiders’ ownership. In order that the implementation of regional autonomy is democratic, it needs a harmonious cooperation among the stakeholders. Therefore, the role of the adat institution must be intensified to enable it to function as a mediator between the owner and the user of the land. It will run as expected only if the chief of the local adat institution together with his aids has broad knowledge on every aspect of the ulayat rights in Toba Samosir Regency.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Hak Ulayat, existence, ulayat rights, regional autonomy.