Penerapan kebijakan pengembangan hutan kemasyarakatan(HKm)di kabupaten Ogan Komering Ulu(OKU)Sumatera Selatan

KHALISAH, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.,M.L

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm), dan dampak sosial-ekonomi dan ekologis yang ditimbulkan oleh program HKm serta kendala yang dihadapi pendamping HKm di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian yang berbentuk laporan serta berbagai data guna mendapatkan data sekunder, penelitian lapangan dilakukan di Desa Kotaway, Tanjung Durian dan Bandar, Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Sumatera Selatan. Penelitian ini bentuknya evaluatif yang menggambarkan secara objektif mengenai penerapan pengembangan HKm di Kabupaten OKU Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan bentuk purposive sampling, dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data primer. Bentuk pedoman wawancara dibuat secara bervariasi antara tipe terstruktur dan tidak terstruktur. Data tersebut dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif. Dari hasil penelitian diperoleh data yang memberikan gambaran mengenai penerapan kebijakan HKm di Kab. OKU belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan SK No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarkatan. Permasalahan yang ditemukan adalah: tidak adanya kesungguhan dan komitmen dari Pemerintah; SK No. 31/Kpts-II/2001 terlalu teoretis dan birokratis; tidak siapnya SDM; dana. Dampak sosial-ekonomi dan ekologis dari program HKm terhadap masyarakat sekitar hutan di Kab. OKU belum memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan karena aspek penyelenggaraan belum terlaksana dengan satu kesatuan. Sedangkan kendala yang dihadapi pendamping program HKm di Kab. OKU adalah sebagai berikut: lokasi sangat jauh; kondisi hutan yang rawan; transportasi yang terbatas; sulitnya memberikan keyakinan pada masyarakat; Pemerintah Kabupaten yang tidak mendukung; dana. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: perlu segera ditetapkan pencadangan calon lokasi HKm oleh pejabat yang berwenang; perlu adanya mekanisme dan prosedur sebagai tindak lanjut SK No. 31/Kpts- II/2001; perlu adanya revisi SK No. 31/Kpts-II/2001 dan disesuaikan dengan PP No. 34 Tahun 2003.

The reseach aims to know the Community-based Forest Development Policy, the social-economic and ecological effects from the program, and the problems encountered by the assistants for the program in Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatera. The research conducts both the library and field researches. The first was conducted by examining the ordinance, legal documents, research results in the forms of either reports or various kinds of data in order to obtain the secondary data, while the latter was conducted in Kotaway, Tanjung Durian, and Bandar villages, Simpang sub-district, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatera. The research is evaluative in shape, describing objectively the implementation of the Community-based forest Development Policy in Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatera. It uses a purposive sampling technique to take the samples and interviews as the instrument to collect the primary data.The interviw guideline combines the structured and unstructured types. The analysis is done qualitatively to produce analytical, descriptive data from which the conclusion is drawn following an inductive method. The research results provide data, which describe that the implementation of the community-based forest deelopment policy in Ogan Komering Ulu Regency has not been carried out as designed in the Decree No. 31/Kpts-II/2001 on the Implementation of the Community-based Forest. The problems include the lack of seriousness and commitment from the government, theoretical and bureaucratic nature of the Decree no 31/Kpts- II/2001, unprepared human resources, and the lack of fund. The socialeconomic and ecological effects on the societies surrounding the forest in Ogan Komering Ulu Regency are not pervasive as expected, for the program is not carried out in an integrated way. The problems encountered by the assistants are: remote location, dangerous condition in the forest, minimum transportation, difficulty to get the communities ’ trust, less supporting regional government, and fund. Based on the findings, the research recommends the following suggestions. It needs to reserve prospective locations for the community-based forest; there shall be a mechanism and procedure as the follow-up of the Decree No. 31/Kpts-II/2001; and it needs to revise this decree to make it relevant to the Decree No. 34/Kpts-II/2003.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Pengembangan Hutan Kemsyarakatan, Policy implementation and Community-based Forest.