Kewenangan pengelolaan sumber daya air pada kawasan DAS Citarum dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup

SUKARSA, Dadang Epi, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.,M.L

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui batas-batas kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mengelola sumber daya air pada kawasan DAS Citarum. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wewenang pengelolaan sumber daya pada kawasan DAS Citarum setelah berlakunya otonomi daerah. Ketiga, ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya pemecahannya yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam pengelolaan sumber daya air pada kawasan DAS Citarum. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi terkait melalui studi dokumenter. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Wewenang Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mengelola sumber daya air pada kawasan DAS Citarum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya terbatas pada wewenang tugas pembantuan. Sementara itu, wewenang pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Citarum dilimpahkan kepada Perum Jasa Tirta (PJT) II berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri PU No. 48/PRT/1990. 2) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada kawasan DAS Citarum untuk menjamin kualitas dan kuantitas sumber daya air masih bersifat parsial dan belum dilakukan secara terpadu sesuai prinsip one river, one plan dan one integrated management . Untuk megimplementasikan konsep one river, one plan and one integrated management Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah memproklamairkan Action Plan tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran serta upaya pemulihan DAS Citarum, yang disebut Action Plan Citarum Bergetar’. 3) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan wewenang pengelolaan sumber daya air pada kawasan DAS Citarum disebabkan karena beberapa faktor, antara lain faktor kondisi sosial-ekonomi masyarakat, adanya konflik kepentingan, dan faktor lemahnya penegakan hukum

This research aims to firstly, find out the boundaries of the authority of the Provincial Government of West Java to manage the water resources in the Citarum watershed area (DAS Citarum). Secondly, find out how the implementation of authority of water resources management in the DAS Citarum is conducted after local autonomy comes into effect. Thirdly, find out any definite obstacles encountered by the Provincial Government of West Java and to make endeavor to solve any problems in managing water resources in the DAS Citarum. This research is legal research with descriptive-analytic character. The secondary data is collected from several related institutions through documentary studies. The data is analyzed qualitatively through juridical normative approach. The result shows: 1) The authority of West Java Province to manage the water resources in the DAS Citarum in accordance with Act No. 11 Year 1974 and its implementing regulations, is still limited to the medebewid. Mean while, the authority of water resources management in the Citarum River area is handed over to Perum Jasa Tirta (PJT) II in accordance with Government Regulation No. 94 Year 1999 jo. Ministry of Public Works Decree No. 48/PRT/1990. 2) The implementation of water resources management of the DAS Citarum, to guarantee the quality and quantity of water resources is still partially conducted and has not been integrated pursuant to the principle of one river, one plan and one integrated menegement. To implement the concept of one river, one plan and one integrated management the Provincial Government of West Java has already proclaimed the Action Plan on the pollution control damaged, and recovery of the DAS Citarum, namely “Action Plan Citarum Bergetar”. 3) The significant obstacles which are encountered by the Provincial Government of West Java in implementing the authority of water resources management in the DAS Citarum are caused by several factors, including bad economic and social conditions of the community, conflict of interest in some sectors, and weak law enforcement.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan,Pengelolaan Sumberdaya Air,Kewenangan Pemerintah Daerah,Otonomi Daerah, authority- water resources management - watershed (DAS) - local autonomy - environment