PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA PASCA DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUU-XIII/2015

RICHARD C M, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi pidana mati oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Grasi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak ada lagi pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi, yang sebelumnya hanya satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga untuk menganalisa upaya atau kebijakan Kejaksaan baik secara institusi ataupun jaksa eksekutor secara personal dalam mengantisipasi potensi terpidana mati menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai alasan untuk menunda eksekusi pidana mati. Penelitian ini termasuk dalam kategori normatif empiris dengan tipe deskriptif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara lansung sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi literatur yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 dalam praktik penegakan hukum menimbulkan dampak yang cukup signifikan, khususnya dalam praktik pelaksanaan eksekusi pidana mati. Putusan tersebut menjadi salah satu diantara beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati. Tidak ada pembatasan jangka waktu mengajukan grasi menimbulkan konsekuensi logis bahwa grasi dapat diajukan kapan saja. Terbukti di lapangan, bahwa ada beberapa terpidana mati yang secara tiba-tiba mengajukan grasi ketika hendak dieksekusi. Bahkan, ketika jaksa menanyakan permintaan terakhir terpidana, justru jawabannya adalah mengajukan grasi. Penundaan eksekusi pidana mati nyatanya bukan hanya suatu potensi, dan bahkan terjadi pada praktik hukum yang ada. Saat ini, upaya yang dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor lebih mengarah pada pendekatan kemanusiaan kepada terpidana mati. Pendekatan dilakukan dengan bentuk melaksanakan kunjugan terpidana mati di lapas sebanyak dua sampai tiga kali. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberitahukan putusan pengadilan sejak tingkat pertama hingga berkekuatan hukum tetap. Kunjungan juga untuk menjamin hak-hak terpidana telah terpenuhi termasuk upaya hukum luar biasa dan grasi, sampai Keputusan Presiden atas permohonan grasi telah dikeluarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 memang benar memberikan celah bagi terpidana mati untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Penundaan ini sudah menjadi modus pada praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi pidana mati. Sampai saat ini upaya yang dilakukan Kejaksaan adalah pendekatan prosedural dan kemanusiaan.

This research aims to analyze the implementation of death penalty execution by the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia concerning the Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XIII/2015. Paragraph (2) of Article 7 of the Law No. 22 of 2002 on clemency is declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. There is no longer any limitation on the time limit for submitting a request for clemency, which was previously only one year after the decision has permanent legal force. This research also analyzes the efforts or policies of both the Prosecutor's Office institutionally or the executing prosecutor in anticipating the potential death penalty convicts using the Constitutional Court Decision as an excuse to postpone the death penalty execution This research is categorized as normative-empiric with descriptive type research. The primary data is obtained with direct interview while the secondary data is obtained by literature study which later analyzed with the qualitative method. The Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XIII/2015 in the practice of law enforcement has a significant impact, especially in the implementation of the death penalty execution. This decision is one of several factors that hinder the death penalty execution. There is no limitation on the period to apply for clemency, resulting in a logical consequence that clemency can be applied at any time. It was proven in the field, that several death penalty convicts suddenly applied for clemency when they were about to be executed. Moreover, when the prosecutor asked the convict's last request, his answer was to ask for clemency. Delaying the death penalty execution is not only potential, and even occurs in the existing legal practices. Currently, the efforts made by the prosecutor as the executor have focused more on a humanitarian approach to death convicts. The approach was done by visitation to death penalty convicts in prisons two or three times. The visitation was done to notify the court's decision from the first level until it is legally binding. The visitation was also done to ensure that the rights of the convicts had been fulfilled, including extraordinary legal remedies and clemency, until the Presidential Decree on the request for clemency had been issued. The Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XIII/2015 indeed provides an opening for death row convicts to delay the execution. This delay has become a modus operandi in practice. This shows that the decision is one of the factors that hinders the execution of the death penalty. Until now, the efforts made by the Attorney General's Office are procedural and humanitarian approaches.

Kata Kunci : Grasi, Pidana Mati, Eksekusi Pidana Mati, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.