ANALISIS PENERAPAN KERINGANAN DENDA PELANGGARAN KETENTUAN NOTIFIKASI AKUISISI (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NOMOR 17/KPPU-M/2020)

PRASETIO PRAMUDIYONO, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengenaan denda terhadap keterlambatan notifikasi akuisisi PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan dan mengkaji keringanan sanksi denda keterlambatan notifikasi akuisisi pada masa pandemi sesuai dengan tujuan dari pengenaan denda sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dengan metode deskriptif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan, Pertama terdapat perbedaan implementasi antara ketentuan sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis KPPU, yang seharusnya PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk dapat dijatuhkan denda sanksi paling maksimal namun oleh Majelis KPPU hanya dikenakan sanksi denda paling ringan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan dan kondisi pandemi Covid-19 serta adanya Perkom No. 3 Tahun 2020 yang memberikan keringanan pelaksanaan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Kedua, Perkom No. 3 Tahun 2020 tidak sejalan dengan tujuan pengenaan sanksi denda administrasi UU No. 5 Tahun 1999 karena mengesampingkan sanksi denda sebagai efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang diwujudkan dengan pemberian sanksi denda yang paling menguntungkan bagi pelaku usaha. Hal ini dilakukan oleh KPPU guna mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan UU No. 5 Tahun 1999 dalam masa pandemi Covid-19.

The purpose of this thesis is to determine the conformity of imposing fines for overdue in acquisition notifications of PT Wana Bhakti Sukses Mineral by PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk with the provisions in the laws and to study the relaxations of fines for overdue in acquisition notifications on the pandemic situation based on the purpose of administrations fines to the business actors that are violating the provisions of Article 29 of the Law No. 5 of 1999 jo. Article 5 of the Government Regulation No. 57 of 2010. This research is a normative legal research with a law and case approach using secondary data based on document study. The data obtained is analyzed qualitatively and explained with descriptive methods, and the conclusion uses deductive reasoning logic. Based on the research findings, the following conclusions were reached: first, there is a difference in implementation between the provisions of fines for overdue acquisition notifications and the decision stipulated by the Assembly of Business Competition Supervisory Commissions, which should have been imposed on PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk with the maximum penalty, but the KPPU Assembly only imposed the lightest fine by considering several mitigating factors and the conditions of the Covid-19 pandemic, as well as the existence of Regulation of the Commission for the Perkom No. 3 of 2020, which provides relief from the implementation of the provisions of Law No. 5 of 1999. Secondly, Perkom No. 3 of 2020 is not in line with the purpose of imposing administrative fines of Law No. 5 of 1999 because it excludes fines as a deterrent effect on violations committed by business actors, which are realized by giving the most profitable fines to business actors. This is done by KPPU in order to prioritize aspects of justice and benefit in the enforcement of Law No. 5 of 1999 during the Covid-19 pandemic.

Kata Kunci : Keringanan denda keterlambatan, notifikasi akuisisi, KPPU