Analisis Penerapan Menu Perencanaan dan Penganggaran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo

RR RESQIANA S N, Mukhlis, S.E., M.Acc., CRP.

2022 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Peradaban era digital masa kini mendorong Indonesia untuk menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government guna mendukung integrasi data pemerintah menjadi suatu sistem single database atau Satu Data Indonesia (SDI). Implementasi atas e-government tersebut adalah digunakannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). SIPD terdiri atas Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pemerintahan Lainnya yang digunakan untuk proses perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan. Sistem ini telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sejak tahun 2021 terutama untuk membantu proses perencanaan dan penganggaran. Dalam penerapannya, sistem ini masih dalam tahap pengembangan sehingga pengguna masih menemukan beberapa kendala. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan menu perencanaan dan penganggaran SIPD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo, kendala dan upaya yang digunakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data dikumpulkan melalui metode observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Miles dan Huberman dengan menganalisis data menggunakan aspek kesuksesan e-government, keberhasilan implementasi, dan PIECES Framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan menu perencanaan dan penganggaran SIPD membantu dan mempermudah proses perencanaan dan penganggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo. SIPD disepakati sebagai e-government yang diimplementasikan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seiring dengan SIPD yang masih dalam tahap pengembangan, pengguna terhambat oleh sistem error dan maintenance serta fitur yang belum lengkap. Tidak tersedianya helpdesk dari Kemendagri menyulitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam pelaporan dan konsultansi kendala SIPD.

Today's digital era civilization encourages Indonesia to use Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) or e-government to support the integration of government data into a single database system or Satu Data Indonesia (SDI). The implementation of e-government is through the use of the Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), developed by the Ministry of Home Affairs (Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri). The SIPD consists of Regional Development Information Systems, Regional Financial Information Systems, and other government information systems used for planning, budgeting, and administration processes. This system has been used by the Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo since 2021, mainly to assist in the planning and budgeting process. The system is not yet settled and is still in the development stage, so users will face some challenges. Therefore, this study aims to analyze how the application of the SIPD planning and budgeting menu in Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, constraints, and efforts used in overcoming the obstacles faced. The preparation of this study uses the qualitative descriptive method with data collected through observation, documentation, interviews, and literature studies. The data analysis technique used is the Miles and Huberman method by analyzing data using aspects of e-government success, implementation success, and the PIECES Framework. The results showed that the implementation of the planning and budgeting menu SIPD helps and facilitates the planning and budgeting process of the Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Thus, SIPD is agreed as an e-government that is well implemented in accordance with applicable regulations. Along with SIPD, which is still in development, users are hampered by system errors, maintenance, and incomplete features. The unavailability of the helpdesk from the Ministry of Home Affairs makes it difficult for the Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo to report and consult on SIPD constraints.

Kata Kunci : e-Government, Implementasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Penganggaran, Perencanaan, PIECES Framework, SDI, SIPD, SPBE