UPAYA MENGHADAPI DAMPAK KENAIKAN PERMUKAAN LAUT AKIBAT PERUBAHAN IKLIM TERHADAP BATAS MARITIM INDONESIA

I GST. PUTU AGUNG, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Kenaikan permukaan laut merupakan salah satu dampak dari pemanasan global yang mengancam keberadaan negara-negara kecil dan mengikis wilayah pesisir. Indonesia menjadi salah satu negara yang berisiko besar terdampak kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut berisiko menggeser titik garis pangkal yang telah ditentukan dalam penentuan batas maritim. Oleh karena itu, Penulisan Hukum ini akan menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap batas maritim, serta upaya yang dapat Indonesia lakukan untuk menghadapinya. Penulisan hukum ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan akan di analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam Penulisan Hukum ini adalah bahwa saat ini terdapat dua pandangan merespons fenomena kenaikan permukaan laut dan dampaknya pada batas maritim. Pandangan tersebut adalah pandangan bahwa garis pangkal bersifat ambulatory, dan pandangan bahwa pandangan bahwa garis pangkal bersifat permanent. Pandangan permanent adalah pandangan yang lebih cocok untuk diaplikasikan Indonesia guna melindungi wilayah Indonesia, dan oleh karenanya perlu mendorong pandangan ini dalam forum hukum laut internasional. Indonesia juga dapat melakukan upaya penguatan pantai secara domestik melalui pemasangan instalasi pantai.

Sea level rise is one of the impacts of global warming that threatens the existence of small countries and erodes coastal areas. Indonesia is one of the countries threatened by the sea-level rise risk. Sea level rise risks shifting the baseline point that has been used in determining maritime boundaries. Therefore, this legal research aims to analyze the impact of sea-level rise on the maritime boundaries as well as the effort that Indonesia needs to make to deal with the impacts. This legal research is normative, using data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed with a descriptive-analytic approach. This legal research finds that currently, there are two views regarding the phenomenon of sea-level rise and its impact on maritime boundaries. The first view is that the baseline is ambulatory, and the second is that the baseline is permanent. The permanent view is the most suitable for Indonesia in order to protect Indonesian territory, and therefore it is necessary to encourage this view in international maritime law forums. Indonesia can also make efforts to strengthen the coast domestically through the installation of coastal installations.

Kata Kunci : Kenaikan Permukaan Laut, Batas Maritim, Pandangan Ambulatory, Pandangan Permanent, dan UNCLOS 1982.