Paradigma kewirausahaan Pemda dan DPRD terhadap manajemen RSUD :: Studi kasus di RSUD Dr. Murjani

IRAWANTO, Yuendri, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang. Aspek politis dari Pemerintah Daerah terhadap manajemen RSUD menjadi permasalahan yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap paradigma politis dan manajerial dari stakeholders RSUD Dr.Murjani. Cara Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Unit analisisnya adalah Pejabat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara mendalam dengan dipandu kuesioner terbuka, yang mencerminkan karakteristik kewirausahaan yang dipergunakan oleh semua subyek penelitian. Peneliti adalah Direktur RSUD Dr.Murjani. Selain wawancara, dokumen-dokumen kebijakan yang dibuat oleh subyek penelitian dianalisa. Hasil. Hasil penelitian ini; 1) Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan memandang RSUD Dr.Murjani sebagai unit pelayanan pemerintah yang mempunyai fungsi entrepreneurship dan fungsi sosial. Pemerintah bertanggungjawab mensubsidi masyarakat tidak mampu dan subsidi diberikan secara selektif. 2) Wakil Ketua DPRD dalam memandang RSUD Dr.Murjani walaupun menunjukan beberapa karakteristik kewirausahaan tetapi cenderung mengganggap bahwa pemerintah bertanggungjawab menyediakan biaya pelayanan kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Paradigma ini kurang tampak kurang sejalan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan RSUD Dr.Murjani, khususnya terkait dengan kemampuan pemerintah pusat dan daerah yang semakin berkurang. 3) Paradigma kewirausahaan Kepala Bappeda, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Banwasda tampak kurang dominan dalam memandang manajemen RSUD dr.Murjani. Pejabat tersebut cenderung menekankan pada pelaksanaan teori birokrasi. Kesimpulan : Paradigma kewirausahaan Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukan adanya variasi. Pejabat, khususnya yang terkait dengan jabatan politis, lebih cenderung paradigma kewirausahaannya diwarnai oleh sistem ekonomi politik tertentu (neo-kapitalis atau welfare state) dan Pejabat yang tidak terkait dengan jabatan politik, cenderung lebih menekankan pada konsep birokrasi dalam tata pemerintahan.

Background: The political aspect of local government hospital management is becoming an important issue. This study aimed to analyze the political and managerial paradigm of Dr. Murjani district hospital stakeholders. Methods: This study used qualitative approach. The units of analysis were local authority and members of parliament in Kotawaringin Timur district. Data were collected through indepth interview with guided questioner, reflecting the characteristics of entrepreneurship done by all subjects. Researcher is the director of Dr. Murjani district hospital. Besides interviews, documents on policies released by the subject were analyszed. Results: The results showed that: 1) The Chief of Local Government (Bupati) and the Head of Health Section viewed Dr. Murjani district hospital as a state service unit which has both, entrepreneurship and social function. The government had responsibility in providing subsidy to the poor community selectively. 2) The vice chairman of parliament saw Dr. Murjani district hospital had some entrepreneurship characteristic but still considered that government should responsible to finance all level in the society. This paradigm was not accordance with environment changes in Dr. Murjani district hospital, especially related to the decreasing central and local government financial cability. 3) The Head of local government planning department, Treasury and the Internal Auditing Unit were not dominant in viewing management of Dr. Murjani district hospital. Those officials tended to emphasize on the implementation of bureaucracy theory. Conclusion: Entrepreneurship paradigm of local government official of East Kotawaringin Timur regency shows some variations. The official, especially, who are involved in political function tend to have political economic system in their entrepreneurship paradigm (neo capitalism or welfare state), while they who are not involved in political function tend to stress on the bureaucratic aspect in government system.

Kata Kunci : Manajemen Rumah Sakit, DPRD dan Pemda, Kewirausahaan, otoritas lokal