Implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia dan agensi Dadah Kebangsaan Malaysia

ASUMTA, Zahrul Azhar, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

latar belakang: Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah besar, kompleks dan sukar penanganannya, hampir seluruh negara termasuk juga indonesia dan malaysia mengalami peningkatan bahkan hingga 89,74% pada tahun 1999-2000 di malaysia tidak kalah mengkhawatirkan, tahun 2000 pada 5 bulan pertama saja sudah terdapat 10.591 penyalahguna narkoba yang tercatat oleh pemerintah Malaysia. Kerjasama anatar organisasi baik pemerintah dan non pemerintah merupakan salah satu hal yang penting dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba. Metode: Rancangan penelitian ini merupakan studi kasus dari dua lembaga pelaksanaan kebijakan tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang telah ada serta untuk mengetahui sejauh mana kerjasama yang dilakukan dalam evektifitas pecapaian tujuan lembaga/organisasi. Hasil: BNN merupakan lembaga langsung dibawah presiden yang menangani masalah narkoba di indonesia salah satu kebijakannya adalah koordinasi dan kerjasama internasional dan ADK yang didirikan tahun 1996 adalah lembaga dibawah kementerian dalam negeri Malaysia. Penerapan hukum yang diterapkan di Malaysia telah menghukum gantung 209 pelaku. ADK telah memasukkan masalah dadah dalam kurikulum sekolah-sekolah di seluruh negeri bagian Malaysia. Kesimpulan: Implementasi kebijakan narkoba di Indonesia oleh BNN belum dapat terlaksana secara optimal dikarenakan satgas-satgas yang diperlukan sebagian belum terbentuk.BNN telah melakukan kerjasama dengan LSM namun hanya jika dianggap perlu oleh BNN. Implementasi kebijakan narkoba di malaysia dilakukan oleh ADK dengan bekerjasama dengan departemen-departemen terkait. Malaysia telah mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga internasional atas hasil kerjanya dalam bidang represif bagi penyalahgunaan narkoba.

Background: In many countries in world, drug abuses have became a big, complex and difficult problem to solve. This problem is one of a worst problem for Indonesia and Malaysia. In Indonesia at the year of 1999 we found 1.833 drug abuse cases and it increased to 3.478 cases in 2000. It means that there was 89,74% increase in 2000 but in 2001 the drug abuse cases incline to 3617. This inclination cases about 4%. We also found that in Malaysia there was a serious drug abuse cases. Data from National Drug Agency Malaysia and University Sultan Idris (UPSI) showed that the number of drug abuse victims in 2000 is 10.591 new and relapse victims. It was known in 5 early months in 2000. Penang had a largest number of cases in the year of 1998. This cases number was 4.821 cases. In 1999 there was found 4.943 victims (www.adk.gov) Methods: This research is case study research that compares two agencies that carry out drug abuse tackling policy and also finds the constraint and obstacles in drug abuse tackling policy implementation. Result: BNN policies are human resources development, prevention, socialization, coordination, international cooperation, community participation, and low enforcement. Agensi Dadah Kebangsaan Malaysia that was established in 7 February 1996 is the agency that has a responsibility as agency to implementing Majelis Dadah Kebangsaan policies. Conclusions: The implementations of drug abuse tackling policy in Indonesia haven’t worked out optimally. These problems appear because of many constraint and obstacles that was faces by BNN. It came from internal and external organization. In Malaysia the implementation of drug abuse tackling policy who have done by ADK take a larger concern in prevention activity which involved NGO and Health and Education Ministry in school program.

Kata Kunci : Manajemen Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Badan Narkotik Nasional Indonesia, Kebijakan, Implementasi, Kerjasama, Narkoba