Implementation of PERMA No. 1 of 2020 Toward Court Judgement in State's Fund Corruption Cases

MUHAMMAD RIZKI S, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Disparitas kasus korupsi merupakan salah satu isu yang terus terjadi. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa cenderung berbeda walaupun jumlah kerugian negara yang ditimbulkannya sama. Maka disahkannya PERMA No. 1 Tahun 2020 bertujuan untuk mengurangi disparitas yang terjadi di pengadilan pada kasus korupsi pasal 2 dan 3 UU Anti Korupsi. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk melihat disparitas kasus korupsi yang ada sebelum adanya PERMA serta untuk melihat implementasi dari PERMA tersebut. oleh hakim dalam menangani perkara korupsi setelah berlakunya PERMA. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Penelitian hukum ini menganalisis 20 kasus yang berasal dari 10 kasus korupsi sebelum berlakunya PERMA dan 10 kasus setelah diterbitkannya PERMA, Peraturan Perundang-undangan, serta penelitian kepustakaan sebagai bagian yang mendukung analisis. Penelitian hukum ini sampai pada kesimpulan bahwa ada disparitas sebelum berlakunya PERMA dengan salah satu faktor yang dianalisis adalah pengembalian uang negara secara sukarela oleh terdakwa. Setelah dikeluarkannya PERMA tersebut, ternyata pelaksanaan PERMA tersebut tidak benar-benar dilakukan oleh hakim dengan pertimbangan yang dianalisis oleh penulis adalah hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa perkara.

Disparity of corruption cases is one of the issue that keeps occurring. The punishment of the defendant tends to get different sentence even if the amount of state loss that caused by them are the same. So, the issuance of the PERMA No. 1 of 2020 is intended to reduce the disparity within court judgement that handles corruption cases of article 2 and 3 of Anti-Corruption Law. Therefore, this legal research aims to look after the disparity in corruption cases that exist prior to the existence of the PERMA as well as to look at the implementation of the PERMA by judges in handling the corruption cases after the enactment of the PERMA. This legal research make use of normative legal research that focus on the statutes, conceptual, and cases approach. This legal research analyse 20 cases derived from 10 cases of corruption cases prior to the enactment of the PERMA and 10 cases after the issuance of the PERMA, Laws and regulation, as well as literature research as part of supporting the analysis. This legal research come into a conclusion that disparity exist prior to the enactment of PERMA with one of the factor that analysed is the return of state money voluntarily by the defendant. After the issuance of the PERMA, turns out the implementation of the PERMA is not really carried out by judges with consideration that analyzed by the author is that judges has freedom to examine cases.

Kata Kunci : Implementation of PERMA No. 1 of 2020, Decision, Disparity, State loss, Corruption