TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA

DIAN IRYULIANI, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan terkait pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga untuk mengetahui kesesuaian pengaturan penyelenggaraan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan asas dan tujuan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, selain itu, juga dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara. Data yang terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan sesuai perencanaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi hingga penyelenggaraan klaim manfaat. Selanjutnya, pengaturan penyelenggaraan progam JKP masih belum sesuai dengan asas dan tujuan dari SJSN karena cakupan kepesertaan yang hanya terbatas pada Pekerja Penerima Upah (PPU) dan perlindungan hak atas pekerja/buruh yang mengalami PHK terhalangi oleh pengaturan administrasi yang tumpang tindih serta keberadaan program JKP belum mampu memberikan perlindungan jaminan terpenuhinya kebutuhan pekerja/buruh yang mengalami PHK.

This study aims to identify, to analyze, and to describe the implementation of Job Loss Insurance (JKP) program by BPJS Ketenagakerjaan in providing social security insurance for workers who experienced termination of employment (PHK) and also to identify the conformity of JKP's regulation with the principles and objectives of Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). This research is a descriptive research that uses normative-empirical method. In this research, library resecrh was conducted to obtain secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials, beside that, field research was also conducted to obtain primary data through interviews. The collected data then were analyzed qualitatively. The result of this research indicate that the implementations of JKP program by BPJS Ketenagakerjaan has conducted according to the plan, started with the outreach effort to socialize the program to the JKP's benefit claim. However, the regulation of the JKP's implementation is still not corresponding with the principles and objectives of SJSN, due to the participator's scope is limited to the Pekerja Penerima Upah (PPU) only and the right's protection for the workers that got PHK is obstructed by the administration regulation that is overlapping with each other, and the existence of JKP also has not been able to provide and give protection to the workers that got PHK.

Kata Kunci : Jaminan Kehilangan Pekerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja