Analisis Yuridis Pengaturan Right to Match Dalam Tender Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Ditinjau dari Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

ADE AGOES KEVIN DKP, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis permasalahan yang timbul dari pengaturan right to match pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) unsolicited. Permasalahan tersebut kemudian ditinjau dengan unsur-unsur persekongkolan tender yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999. Metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu berjenis yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Karena jenis penelitian ini yuridis normatif, maka Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research) dan didukung 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum seperti Black's Law Dictionary. Kemudian alat pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah studi pustaka dan alat pendukung wawancara. Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan berupa membaca, menganalisis, dan mengkritisi bahan kepustakaan, serta melakukan wawancara kepada narasumber. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan right to match merupakan pengadopsian bentuk kompensasi swiss challenge method dan pengaturannya pertama kali berlaku pada tahun 2005. Saat ini right to match diatur dalam Pasal 14 Perpres No. 38 Tahun 2015 dan pengaturannya lebih spesifik diatur dalam peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah pada sektor infrastruktur yang bersangkutan. Namun pada penerapannya, pengaturan right to match masih menimbulkan permasalahan berupa Badan Usaha pemrakarsa memiliki posisi tawar yang tinggi dalam tender sehingga menurunkan minat Badan Usaha lain untuk ikut serta dalam tender. Selain itu, apabila Badan Usaha pemrakarsa menyalahgunakan posisi tawar tersebut maka dapat dilakukan pengaturan harga penawaran terhadap proyek yang ditenderkan sehingga mengindikasikan terjadinya persekongkolan tender. Namun, setelah Penulis analisis dugaan indikasi persekongkolan tender yang dapat muncul dari penyalahgunaan kompensasi right to match tidak dapat memenuhi kelima unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, khususnya unsur bersekongkol dan unsur persaingan usaha tidak sehat.

The primary purpose of this research was to analyze problems arising from the right-to-match arrangements in the unsolicited Public Private Partnership (PPP) project. The subject was then reviewed with elements of the tender conspiracy contained in the provisions of Article 22 of Law No. 5 of 1999. The author's method in this research is normative juridical, and descriptive. In order of the normative juridical method, the author utilizes the type of secondary data obtained from the library research and supported by 3 (three) legal materials, namely primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries such as Black's Law Dictionary. The data collection tools that the author utilizes are literature studies and the result of interviews as supporting data. The data collection techniques that the author uses are in the form of reading, analyzing, and criticizing literature, as well as conducting interviews with speakers. This study concluded that the right to match arrangement is an adoption of the swiss challenge method form of compensation and the arrangement first took effect in 2005. The right to match is further regulated in Article 14 of Presidential Regulation No. 38 of 2015. The arrangements are regulated explicitly by the Minister/Head of Institutions/Regional Heads in the infrastructure sector concerned. However, in its application, the right to match arrangement still causes problems in the form of the initiating Business Entity having a high bargaining position in the tender to reduce the interest of other Business Entities to participate in the tender. In addition, if the initiating Business Entity abuses the bargaining position, the bid price for the tendered project can be regulated, thus indicating a tender conspiracy. However, after the author analyzed the alleged indications of tender conspiracy that could arise from the misusage of compensation, right to match do not meet the five elements contained in the provisions of Article 22 of Law No. 5 of 1999, particularly the element of conspiring and the element of unfair business competition.

Kata Kunci : KPBU, Tender, Right to Match, Persekongkolan Tender.