Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

ANNISA DHEA R, Mohammad Ibrahim, S.H., LL.M.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Sejak berdiri tahun 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah berhasil menjadi peradilan etik pertama dengan menerapkan persidangan secara terbuka yang putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan sifat tersebut melalui Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021, bahwa bersifat final dan mengikat hanya bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Selain itu dikatakan bahwa Putusan DKPP merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, masih terbuka kesempatan bagi penyelenggara pemilu yang diberhentikan oleh DKPP untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan objek sengketa keputusan pemberhentian atau putusan DKPP. Dari hasil penelusuran, diantara 40 perkara di PTUN, terdapat 7 (tujuh) putusan PTUN yang memiliki interpretasi berbeda dengan putusan DKPP yang menyebabkan batalnya keputusan pemberhentian anggota penyelenggara pemilu. Adanya evaluasi yang diberikan oleh PTUN terhadap putusan DKPP tersebut menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana kedudukan putusan DKPP sebagai peradilan etik dalam sengketa PTUN serta analisis terhadap putusan DKPP dalam sengketa PTUN untuk mengetahui apa saja yang menjadi evaluasi PTUN terhadap putusan DKPP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada pembahasan analisis terhadap putusan DKPP, maka bahan hukum primer utama yang digunakan adalah putusan PTUN dan putusan DKPP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) putusan PTUN yang telah memberikan evaluasi putusan DKPP. Diantaranya 1 (satu) putusan memberikan evaluasi terhadap aspek prosedural dan 6 (enam) putusan memberikan evaluasi terhadap aspek substansi. Dari aspek prosedural, ditemukan bahwa putusan DKPP No 317-PKEDKPP/X/2019 melanggar beberapa ketentuan hukum acara DKPP, yaitu (1) pelanggaran terhadap ketentuan waktu pemanggilan Teradu; (2) tidak memberikan kesempatan bagi Teradu untuk melakukan pembelaan diri; (3) tetap melanjutkan perkara meskipun Pengadu telah mencabut pengaduannya tanpa alasan proporsional, rasional dan transparan; (4) rapat pleno putusan yang hanya dihadiri 4 (empat) orang anggota DKPP. Sementara evaluasi terhadap aspek substansi diberikan terhadap 6 (enam) putusan DKPP yaitu (1) DKPP tidak berwenang dari segi waktu terjadinya peristiwa yang diadukan (ratio temporis); (2) DKPP tidak cermat dalam menilai peristiwa/fakta hukum dan dalam pengambilan kesimpulan; (3) adanya perbedaan nomenklatur jabatan di dalam putusan DKPP dan keputusan pemberhentian; (4) materi aduan termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu yang bukan ranah DKPP; (5) mendasarkan pada bukti-bukti yang didapat dari kesaksian tidak langsung (de auditu); (6) tidak menyebutkan jenis/kualifikasi kesalahan atau pelanggaran etik dalam putusannya.

Since its establishment in 2011, the Election Organization Ethics Council (DKPP) has become the first court of ethics that implements open trials whose final and binding decisions. The Constitutional Court has interpreted this through Decision Number 31/PUU-XI/2013 and Decision Number 32/PUU-XIX/2021, which is final and binding only for the President, KPU, KPU Provincial, KPU District/City, and Bawaslu. In addition, it is said that the DKPP Decision is a concrete, individual, and final decision by a State Administration Official, which can be the object of a lawsuit in the State Administrative Court. Therefore, there is still an opportunity for election organizers dismissed by the DKPP to file a state administrative lawsuit with the object of the dispute on the decision to dismiss members of the election organizers or the DKPP Decision. The results show among 40 cases in the State Administrative Court, there are 7 (seven) the State Administrative Court Decisions which have different interpretations from DKPP Decision, which caused the decision to dismiss members of the election organizers be canceled. The evaluation given to the DKPP Decisions raises questions about the position of the DKPP Decisions as a court of ethics in the State Administrative Court dispute and the analysis of the DKPP Decisions in the State Administrative Court dispute to find out what the evaluation is. This research is normative legal research that only uses secondary data as a data source. Because this research focuses on discussing the analysis of the DKPP Decisions, the primary legal materials used are the State Administrative Court Decisions and the DKPP Decisions. This study's results indicate that 7 (seven) State Administrative Court's Decisions have evaluated the DKPP Decisions. Among them, 1 (one) decision evaluates the procedural aspects, and 6 (six) decisions evaluate the substance aspect. From the procedural aspect, it was found that DKPP's Decision No. 317-PKEDKPP/X/2019 violated several provisions of the DKPP procedural law, which are (1) violations of the time provisions for summoning the defendant; (2) does not provide an opportunity for the defendant to defend himself; (3) continue the case even though the complainant has withdrawn his complaint without a proportional, rational and transparent reasons; (4) decision plenary meeting attended by only 4 (four) members of DKPP. Meanwhile, evaluation of the substance aspect is given to 6 (six) DKPP Decisions, which are (1) DKPP is not authorized in terms of the timing of the occurrence of the reported event (ratio temporis); (2) DKPP is not being careful in assessing legal facts and in concluding; (3) there are differences in the nomenclature of positions in the DKPP Decision and the Dismissal Decree; (4) the complaint material is included in the category of election crime which should not be the domain of DKPP; (5) based on evidence obtained from indirect testimony (de auditu); (6) does not mention the type/qualification of ethical violations in the decision.

Kata Kunci : Peradilan Etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP, Evaluasi Putusan DKPP