Desa Dinas dan Desa Pakraman :: Dualisme kepemimpinan dan implikasinya terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan pemerintah Desa Dinas Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

WIKRAMA, I Gusti Agung Nyoman Alit, Drs. Cornelis Lay, MA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Adanya dua bentuk sistem Desa di Bali memperlihatkan suatu fenomena dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Desa Pakraman sebagai Desa tradisional dengan kepemimpinannya memiliki pengaruh yang kuat bagi krama / warganya. Kuatnya institusi adat dari aspek sosiologis terkait erat dengan dukungan warga adat terhadap institusi tersebut. Kepatuhan warga terhadap Desa Pakraman membuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan – kegiatan Desanya ( terutama kegiatan adat ) sangat besar. Berbeda halnya dengan Pemerintahan Desa Dinas dari aspek sosiologis lebih lemah, namum memiliki tugas dan wewenang secara formal. Implikasi terhadap masalah ini, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa secara material lebih dominan melibatkan masyarakat adat sedangkan Desa Dinas terbatas pada bidang administratif. Permasalahan kemudian muncul apabila pemerintahan Desa Dinas melaksanakan program pembangunan yang menuntut partisipasi masyarakat Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dinas Pejeng Kawan/ Desa Pakraman Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat bahwa adanya dualisme kepemimpinan di Desa Pejeng Kawan yang ditunjukkan oleh adanya dua variasi unsur pimpinan sebagai akibat dua sistem Pemerintahan Desa yang ada, dengan pendukung masyarakat yang sama dalam variasi wilayah baik batas maupun pembagian wilayah yang sama, ternyata membawa implikasi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan pemerintah Desa Dinas Pejeng Kawan. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Dinas Pejeng Kawan ditunjukkan oleh rendahnya keikutsertaan masyarakat Desa Pejeng Kawan dalam pertemuan perencanaan pembangunan, kegiatan gotong – royong program pembangunan pemerintah Desa Dinas, pendanaan program pembangunan maupun keikutsertaan dalam memelihara hasil – hasil pembangunan yang telah ada. Bertitik tolak dari hal tersebut, dalam penelitian ini ditawarkan dua langkah strategis sebagai upaya mengatasi dualisme kepemimpinan yang tidak harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu 1) dalam jangka pendek perlunya Pemerintah Daerah memikirkan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Desa Pakraman secara rutin bukan insidentil termasuk di dalamnya pemberian nafkah kepada Prajuru Desa ( Pengurus Desa Pakraman) sehingga keterlibatan Unsur Adat dalam program pemerintahan Desa Dinas dapat lebih optimal. 2) dalam jangka panjang yaitu (a) membentuk satu wadah berupa Desa Pakraman yang egaliter, dimana urusan Desa Dinas dijadikan unit dalam Desa Pakraman tersebut. Desa Pakraman Egaliter yang dimaksud adalah suatu Desa yang berbasiskan adat Bali yang telah ada akan tetapi juga mengatur kemajemukan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian dualisme kepemimpinan dapat dihindari dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Desa dapat lebih optimal. (b) menjadikan Desa Pakraman sebagai salah unit dalam Desa Dinas sehingga program lebih terpadu dan partisipasi masyarakat dapat lebih optimal .

The existence of two village systems in Bali show a phenomenon in the implementation of village governance. Pakraman Village, as a traditional village, its leader has strong effect for krama or its citizen. The strength of culture institution from the sociological aspect, closey related to the assistance of cultural citizen toward the institution. The obedience of the citizen toward the Pakraman Village makes the citizen’s participation in various activities is very strong. It is different with the Dinas Village Governance, in which it is waker from the aspect of sociology, but has formal duty and authority. The implication toward this problem, the implementation of the Village Governance in Village development, materially is more dominant involving cultural citizen, while Dinas Village is limited to the administrative departement. The problem emerged is when the Dinas Village Governance carries out developmental program requiring the citizen,s participation. This study was carried out in Dinas / Pakraman Pejeng Kawan Village of Tampaksiring municipal, Gianyar Regency, Bali Province. Based on the result of data analysis, it could be seen that the existence of the duality in the leadership in Pejeng Kawan Village showed by the existence of two variation of leadership elements as a result of the existence of two governmental systems, with the same supporting citizen in the district variation, either the border of the division of the same district, in fact brought an implication to the weak participation of the citizen toward the developmental program implemented by the Pejeng Kawan Dinas Village showed by the weak involvement of Pejeng Kawan Dinas Village in the meeting discussing the plan of the deve lopment, cooperation – the cooperation in the developmental program of the Dinas Village Government, funding the developmental program or the involvement in maintaining the result of the existing development. On the contrary to the thing above, in this study, it was offered two strategic steps as efforts to manage the duality of the leadership, which was not in harmony in the implementation of village government, i.e. 1) in short terms, it the local Government needed to think to allocate the budget for the activity of Pakraman Village in routine not incidental, including in it was giving living to the Prajuru ( The officer of Pakraman Village) of the village so that the involvement of the cultural element in the governmental program of Dinas Village could be more optimal. 2) in long term, forming a cavity in the form of egalitarian Pakraman Villages, in which the matter handled by the Dinas Village was the unit in its Pakraman Village. Egalitarian Pakraman Village meant was a village based on the existing in the citizen. Therefore, the duality of the cultural leadership could be avoided and the citizen’s participation in the developmental program of the village could more optimal.

Kata Kunci : Pemerintah Desa,Bali,Partisipasi Masyarakat