KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH TERHADAP WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SLEMAN

GRANITA ELSARA, Andrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Dalam rangka menanggulangi dampak negatif dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian kebijakan pemberian insentif pajak berupa PPh 21 DTP terhadap Wajib Pajak terdampak pandemi COVID-19 ditinjau dengan asas keadilan perpajakan dan efektivitas kebijakan pemberian insentif pajak berupa PPh 21 DTP terhadap wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk menggambarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku), teori-teori, asas-asas hukum, dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti untuk kemudian dianalisis yang muaranya berorientasi pada perbaikan hukum. Jenis penelitian ini merupakan normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner terbuka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh dua kesimpulan. Pertama, kebijakan pemberian insentif berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah telah sesuai dengan asas keadilan perpajakan. Dalam hal ini kebijakan pemberian insentif berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah merefleksikan konsep keadilan horizontal dan vertikal. Kedua, Efektivitas dari kebijakan pemberian insentif berupa PPh Pasal 21 DTP di Kabupaten Sleman belum bisa mencapai titik optimal.

In order to overcome the negative impact of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, the government has issued a policy of providing incentives in the form of Personal Income Tax (PIT) borne by the government. The objective of this study was to determine and analyze the suitability of such policy according to equality principle, and also assessing its effectiveness. The nature of this research is descriptive-prescriptive, which is intended to describe positive law, theories, legal principles, and practice of implementing positive law concerning the problems being researched for later analysis, with legal reforms orientation. This study uses a normative-empirical legal research method. The type of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained from respondents, while secondary data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data obtained from the results of the study were then analyzed using a qualitative method. Based on the discussion, two conclusions are obtained. First, Personal Income Tax (PIT) borne by the government policy is in accordance with equality pricinple. In this case, such policy reflects the concept of horizontal and vertical equality. Second, the effectiveness of such policy has not been able to reach the optimal point.

Kata Kunci : Tax Incentives, Income Tax, Equality, Effectiveness