PENGARUH SANKSI HUKUM DAN FAKTOR POLITIK TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH INDONESIA DENGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

RICHA RACHMAWATI A, Wuri Handayani, S.E., Ak., M.A., Ph.D.

2022 | Tesis | MAGISTER SAINS AKUNTANSI

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sanksi hukum, kekuatan politik dan koalisi partai politik terhadap penyerapan anggaran dengan dimoderasi oleh kualitas pelayanan publik. Penelitian ini dilatarbelakangi atas dasar rendahnya penyerapan anggaran pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini berdampak pada lambatnya manfaat dan tertundanya hasil pembangunan yang diterima masyarakat. Penyerapan anggaran yang rendah tersebut diakibatkan atas ketakutan pada hukuman dalam pelaksanaan anggaran. Di sisi lain, penyerapan anggaran akan menjadi optimal apabila terdapat dukungan politik terhadap kepala daerah dan konsentrasi partai politik di parlemen yang tersebar. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi moderasi dengan sampel penelitian yang terdiri dari 744 sampel seluruh pemerintah daerah Indonesia pada periode pengamatan tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum, kekuatan politik, dan koalisi partai politik tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Kualitas pelayanan publik tidak mampu memoderasi hubungan sanksi hukum, kekuatan politik dan koalisi partai politik terhadap penyerapan anggaran.

This study aims to determine the relationship between political strength, political coalition, legal sanction and budget realization moderated by public service quality. This research is motivated by the low budget realization in developing countries including Indonesia.This hinders the optimalisation of benefits and delays the development outcomes received by the community. One of the reason of low budget realization is because the mayors of local governments are more cautious in executing programs due to regulation/sanction. On the other hand, budget realization will be optimal if there is political support for mayors and the concentration of political parties in parliament is not concentrated. This study employs moderated regression analysis using a sampel of 744 local government-years during the periods from 2015-2019. The results of the study indicate that political strength, political coalition, sanksi hukum can not influence the budget realization. This sudy also pointed out that public service quality was unable to influence the relationship between political strength, political coalition, legal sanction and budget realization.

Kata Kunci : Penyerapan Anggaran, Sanksi Hukum, Kekuatan Politik, Koalisi Partai Politik, Kualitas Pelayanan Publik