Identitas Etnis, Perilaku Politik, dan Kinerja Birokrasi Di Kabupaten Pegunungan Bintang

FLORIANI M. S. U., Dr. Ely Susanto, MBA

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Struktur penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang masih cenderung homogen karena didominasi orang asli Pegunungan Bintang. Dengan adanya kebijakan desentralisasi asimetris melalui OTSUS, lembaga politik dan birokrasi juga telah didominasi oleh orang asli Pegunungan Bintang. Namun, pasca pemekaran, muncul fenomena politisasi identitas etnis dalam kontestasi politik dan politisasi birokrasi dalam penempatan jabatan struktural berbasis suku dan distrik. Meskipun aktor politik dan birokrat berbagi identitas sosial yang sama dengan masyarakat, namun kinerja birokrasi, kualitas pelayanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih belum optimal. Sejak tahun 2016/2017, potensi konflik horizontal di antara suku-suku lokal, dan konflik vertikal dengan pemerintah cenderung meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami logika politik identitas serta hubungannya dengan perilaku politik dan kinerja birokrasi di Kabupaten pegunungan Bintang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori birokrasi representatif, politik identitas, teori etnisitas, teori identitas dan identitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan etnografi. Hasil penelitian menemukan bahwa identitas etnis telah menjadi identitas politik dan berpengaruh terhadap kinerja birokrasi. Overidentifikasi identitas etnis terjadi karena (1) tingkat fraksionalisme budaya yang tinggi, (2) depresi komunal dan krisis identitas akibat lompatan peradaban, (3)tinggi derajat klientelistik masyarakat terhadap sumber daya yang disediakan oleh pemerintah akibat tingkat kesejahteraan yang rendah. Sementara fenomena representasi simbolis belum berdampak pada kinerja birokrasi karena (1) ketidakmerataan distribusi sumber daya manusia yang memadai di antara suku-suku lokal; (2) perbedaan pemahaman dan pemaknaan tentang tujuan dan cara mengimplementasikan kebijakan desentralisasi asimetris; (3) Gaya kepemimpinan dan perilaku kepala daerah yang patrimonial; (4) Perilaku dan relasi antar aktor politik dan birokrat yang sarat konflik kepentingan dan patronase. Meskipun demikian, representasi simbol tetap menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan stabilitas keamanan daerah. Rekomendasi penulis yaitu perlunya kontekstualisasi tata kelola birokrasi berbasis kearifan lokal dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dikembangkan karena masyarakat memiliki nilai-nilai yang diakui dan diterima oleh semua kelompok suku. Modal sosial tersebut dapat dikembangkan melalui konsep birokrasi Kaka Semon. Dalam konsep ini, Masop menjadi sumber referensi bagi individu dan kelompok dalam mendefinisikan identitas peran dan mengarahkan perilaku dan tujuan pembangunan. Masop juga adalah pengetahuan manajemen yang menghubungkan antara pengetahuan informasional dan relational yang diajukan oleh Eckhard (2019) dengan tata kelola pemerintahan pada konteks lokal.

Demographic structure in the Star Mountains Regency still tends to be homogeneous because it is dominated by the natives. With the asymmetric decentralization policy through OTSUS, political and bureaucratic institutions have also been dominated by the indigenous people. However, after the division, the phenomenon of the politicization of ethnic identity emerged in political contestation and the politicization of the bureaucracy in the placement of ethnic and district-based structural positions. Although political actors and bureaucrats share the same social identity with the community, the performance of the bureaucracy, the quality of public services and the level of community welfare are still not optimal. Since 2016/2017, the potential for horizontal conflicts between local tribes, and vertical conflicts with the government has tended to increase. This study aims to understand the logic of identity politics and its relationship to political behavior and bureaucratic performance in the Star Mountains Regency. The theories used in this research are representative bureaucracy theory, identity politics, ethnicity theory, identity theory and social identity. This study uses a qualitative descriptive method with a phenomenological and ethnographic approach. The results of the study found that ethnic identity has become a political identity and has an effect on bureaucratic performance. Overidentification of ethnic identity occurs because (1) the high level of cultural fractionalism, (2) the communal depression and identity crisis due to the leap of civilization, (3) the high degree of clientelistic society towards the resources provided by the government due to the low level of welfare. Meanwhile, the phenomenon of symbolic representation has not yet had an impact on bureaucratic performance due to (1) the unequal distribution of adequate human resources among local tribes; (2) differences in understanding and interpretation of the objectives and methods of implementing asymmetric decentralization policies; (3) Patrimonial leadership style and behavior of regional heads; (4) The behavior and relations between political actors and bureaucrats are full of conflicts of interest and patronage. Nevertheless, the representation of symbols remains important because it is related to regional security stability. The author's recommendation is the need for contextualization of bureaucratic governance based on local wisdom with a focus on improving the quality of human resources and community economic empowerment. This can be developed because society has values that are recognized and accepted by all ethnic groups. This social capital can be developed through Kaka Semon's bureaucratic concept. In this concept, Masop becomes a source of reference for individuals and groups in defining role identities and directing behavior and development goals. Masop is also knowledge management that connects informational and relational knowledge proposed by Eckhard (2019) with governance in the local context.

Kata Kunci : identitas, identitas sosial, identitas etnis, perilaku politik, politik identitas, birokrasi representatif/identity, social identity, ethnic identity, political behavior, identity politics, representative bureaucracy