POLITIK INSTITUSIONALISASI NORMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM TATA KELOLA KOMODITAS : INDONESIA DAN ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO)

JOSHUA KEVIN C, Dr. Maharani Hapsari, MA

2022 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan sebuah tata kelola komoditas kelapa sawit di tingkat global yang berlandaskan multistakeholderisme di dalam pembentukannya. Diinisaiskan oleh World Wildlife Fund (WWF) dan perusahaan multinasional Eropa, pembentukan tata kelola ini bertujuan sebagai bentuk institusionalisasi norma pembangunan berkelanjutan di dalam industri kelapa sawit global sebagai sebuah industri yang destruktif sebelum keberadaan institusi RSPO. Sebagai sebuah institusi yang berlandaskan multistakeholderisme, RSPO melibatkan seluruh anggotanya untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan di dalam institusinya, termasuk di dalam penetapan Prinsip dan Kriteria RSPO sebagai panduan bagi anggotanya untuk mengimplementasikan norma dan nilai keberlanjutan di dalam rantai suplai industri kelapa sawit, dimulai dari industri hulu hingga industri hilir. Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia juga turut berpartisipasi dalam RSPO melalui Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di awal pembentukannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Indonesia memutuskan untuk membentuk Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di bawah Kementerian Pertanian sebagai alternatif dari RSPO serta mendorong keluarnya GAPKI dari keanggotaan RSPO. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika di dalam pembentukan Prinsip dan Kriteria RSPO serta kegagalan implementasinya di Indonesia dengan menggunakan konsep multistakeholderisme serta institusionalisme normatif.

The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is a governance of palm oil commodities at the global level that is based on multistakeholderism in its formation. Initiated by the World Wildlife Fund (WWF) and European multinational corporations, this governance establishment aims to institutionalize sustainable development norms within the global palm oil industry as a destructive industry prior to the existence of the RSPO institution. As an institution based on multistakeholderism, the RSPO involves all its members to be involved in decision-making within the institution, including in establishing the RSPO Principles and Criteria as a guide for its members to implement the norms and values of sustainability in the supply chain of the palm oil industry, starting from the industry. upstream to downstream industries. Indonesia as one of the largest palm oil producers in the world also participated in the RSPO through the Association of Indonesian Palm Oil Entrepreneurs (GAPKI) at the beginning of its formation. However, over time, Indonesia decided to establish Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) under the Ministry of Agriculture as an alternative to the RSPO and encouraged the exit of GAPKI from RSPO membership. This research aims to identify the dynamics in the establishment of the RSPO Principles and Criteria and the failure of their implementation in Indonesia by using the concept of multistakeholderism and normative institutionalism.

Kata Kunci : Multistakeholderisme, Institusionalisasi Norma, Tata Kelola Komoditas, Minyak Kelapa Sawit, RSPO