Pengaruh Perubahan Batas Desa Terhadap Alokasi Formula Dana Desa di Kabupaten Melawi

FEBI NOVIANTI, Heri Sutanta, S.T., M.Sc., Ph.D.

2022 | Tesis | MAGISTER TEKNIK GEOMATIKA

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah kebijakan di bidang ekonomi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK/07/2020 mengatur pembagian ADD yaitu: "ADD dibagi berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula". Salah satu indikator perhitungan alokasi formula adalah luas wilayah. Luas wilayah yang valid berkaitan dengan penerapan kebijakan satu peta (KSP), namun pada praktiknya saat ini Kabupaten Melawi masih menggunakan berbagai versi peta. Hal ini disebabkan belum adanya batas desa kesepakatan yang bersifat definitif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan segmen batas berdasarkan peta batas desa dari Rupa Bumi Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi serta Badan Pusat Statistik Indonesia dengan menggunakan metode tumpang susun. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis perbedaan segmen batas terhadap kondisi morfologis batas. Kemudian dilakukan perhitungan luas wilayah desa serta alokasi formula untuk melihat pengaruhnya. Hasil perhitungan selanjutnya dibandingkan dengan dasar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Melawi selaku leading sector yang mengkoordinir pengalokasian ADD. Hasil penelitian menunjukkan jumlah segmen batas pada RBI sebanyak 285, DPUPR sebanyak 284 dan BPS sebanyak 278, dimana seluruh segmen terdiri dari 7 kondisi. Perbedaan segmen batas mempengaruhi kondisi morfologis batas. Penelitian menunjukkan sebanyak 79,93% segmen pada RBI, 79,42% pada DPUPR dan 77,09% pada BPS berupa morfologis alam, dan sisanya berupa morfologis buatan. Seluruh wilayah penelitian mengalami perubahan luas, sebanyak 25 desa pada RBI, 27 desa pada DPUPR, dan 29 desa pada BPS mengalami peningkatan luas wilayah, sedangkan sisanya mengalami penurunan. Seluruh desa juga mengalami perubahan alokasi formula. Perubahan alokasi formula terbanyak terjadi pada angka < 10%, yaitu sebanyak 42 desa pada RBI, 37 desa pada DPUPR, dan 38 desa pada BPS. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat terlihat besarnya pengaruh perubahan batas desa terhadap alokasi formula dana desa sehingga penataan batas melalui kesepakatan dan penerapan KSP dalam mendukung berbagai kebijakan perlu segera dilaksanakan.

The Village Fund Allocation (ADD) is a policy in the economic field. Minister of Finance Regulation number 222/PMK/07/2020 regulates the distribution of ADD that "ADD devided based on the primary allocation, affirmation allocation, performance allocation, and formula allocation". One or other indicator for calculating the formula allocation is the area. An accurate total area is associated with the one map policy (KSP) implementation, but Melawi Regency still uses multifarious maps in practice. It is on the grounds that there is no conclusive settlement on the village boundary. The purpose of this research is to identify the differences in boundary segments based on village boundary maps from Rupa Bumi Indonesia, the Department of Public Works and Spatial Planning in Melawi Regency, and the Indonesian Central Statistics Agency using the overlapping method. This method is also applied to analyze the influence of boundary segment differences on boundary morphological conditions. Then the calculation of the village area and the formula allocation are executed to view the influence. The researcher then compares these results with the basis of the Melawi Regency Village Community Empowerment Service. DPMD is the leading sector that coordinates the allocation of ADD. The outcomes showed that the quantity of boundary segments in RBI was 285, DPUPR was 284, and BPS was 278, where all sections consisted of 7 conditions. The differences in the boundary segment affect the morphological state of the boundary. The study showed that 79.93% in RBI, 79.42% in DPUPR, and 77.09% in BPS were natural morphologies, and the rest were artificial morphologies. The entire research area experienced a change in the total area, where there are 25 villages in RBI, 27 in DPUPR, and 29 in BPS, which experienced an increase while the rest decreased. All the territories also experienced changes in the allocation formula. Most changes in formula allocation occurred at <10%, namely 42 villages in the RBI, 37 in the DPUPR, and 38 in the BPS. In view of the aftereffect of the review, the changes in village boundaries influence the allocation of village fund formulas. So the boundary delineation through arrangements and the use of KSP in supporting different strategies should be carried out right away.

Kata Kunci : batas desa, luas wilayah, alokasi formula dana desa