Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Program Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Kecamatan Sikap-Dalam Kabupaten Empat Lawang

SAIFULLAH, Ir. Agam Marsoyo, M.Sc. Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya merupakan domain Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menangani kebijakan tersebut, tetapi juga sudah melibatkan kementrian PPN/Bappenas yang notabene berwenang dalam perumusan kebijakan nasional dan perencanaan pembangunan. Program Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di canangkan oleh Bappenas yang merupakan lembaga non-teknis, sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan lembaga teknis mencanangkan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) sebagai alat ukur evaluasi program KPPN. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan mensinkronkan berbagai macam rencana, program, kebijakan, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Untuk menjamin pelaksanaannya secara efektif terbentuklah Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). Tapi pada kenyataannya masih belum optimalnya kinerja TKPKP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi program KPPN dari sisi institusional dengan mengidentifikasikan terlebih dahulu capaian keberhasilan program KPPN. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, menggunakan pendekatan metode evaluasi pada tingkat output dengan kriteria evaluasi relevansi, efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan dengan unit analisis pembangunan pada program KPPN berupa pembangunan sentra pengolahan kopi, rumah pajang/BUMDesMart, pasar komoditas kawasan, embung desa, pembangunan/rehabilitasi saluran distribusi perpipaan air minum, dan jalan kawasan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan survei instansional. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan pengukuran capaian evaluasi program dan diperkuat dengan triangulasi data. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa belum optimalnya kinerja tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan, belum optimalnya peran dan kontribusi lembaga dalam mengisi program dan kegiatan dalam masterplan kawasan perdesaan, dan tidak memiliki komitmen dalam membangun kawasan perdesaan adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga, disposisi/komitmen para implementor, kurangnya sumber daya dan ketidakjelasan struktur birokrasi, sehingga capaian implementasi program KPPN dikategorikan tidak berhasil dan belum berpengaruh terhadap status kawasan perdesaan

Rural area development policy is not only the domain of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration which handles these policies, but has also involved the Ministry of National Development Planning/Bappenas which incidentally has the authority to formulate national policies and development planning. The National Priority Rural Area Program was launched by Bappenas, which is a non-technical institution, while the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, which is a technical institution, launched the Rural Area Development Index as a measuring tool for evaluating the KPPN program. The development of rural areas is carried out through a participatory approach by synchronizing various plans, programs, policies, and activities of the parties in the designated areas. To ensure its effective implementation, a Rural Area Development Coordination Team (TKPKP) was formed. But in reality, the performance of the TKPKP is still not optimal. The purpose of this study is to identify the factors that affect the performance of the implementation of the KPPN program from the institutional side by first identifying the successful achievements of the KPPN program. This research was conducted using quantitative and qualitative research methods, using an evaluation method approach at the output level with evaluation criteria of relevance, effectiveness, efficiency and sustainability with an analysis unit of KPPN program activities n the form of construction of coffee processing centers, display houses/BUMDesMart, regional commodity markets, village reservoirs, construction/rehabilitation of drinking water distribution pipelines, and regional roads. Data was collected through in-depth interviews, field observations, and institutional surveys. Data analysis was carried out using analysis techniques before and after the implementation of the program by measuring the achievement of program evaluation. This research found that the performance of the coordination team for rural area development is not yet optimal, the roles and contributions of institutions in filling out programs and activities in the rural area master plan are not yet optimal, and they do not have a commitment to developing rural areas. commitment of implementers, lack of resources and unclear bureaucratic structure, so that the achievements of the KPPN program are categorized as unsuccessful and have not affected the status of rural areas

Kata Kunci : Kawasan Perdesaan, Implementasi Kinerja