IMPLIKASI ATAS DIBATALKANNYA SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMERIKSAAN NOTARIS YANG DIKELUARKAN OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 569/K/TUN/2019)

CHRISTABELLA J.J, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 569/K/TUN/2019 terhadap surat persetujuan pemeriksaan MKNW terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana dan mengkaji mengenai pertanggungjawaban MKNW atas dikeluarkannya surat keputusan pemeriksaan notaris yang tidak memberikan kepastian sehubungan dengan adanya notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sedangkan sifatnya adalah deskriptif analitis, jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan dengan mempelajari jurnal, artikel dan teori yang terkait dengan penelitian ini. Sebagai pendukung data dalam penelitian kepustakaan, dilakukan juga wawancara terhadap narasumber, selanjutnya analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul setelah adanya pembatalan terhadap Surat Keputusan Persetujuan Pemeriksaan Notaris maka kewajiban notaris sebagaimana dalam Pasal 30 Permenkumham No 17 Tahun 2021 menjadi tidak berlaku lagi, selain itu MKNW wajib melaksanakan isi dari Putusan TUN. Pertanggung jawaban MKNW selaku pejabat TUN, memiliki tanggung jawab jabatan yang berhubungan dengan keputusan yang dikeluarkannya terhadap persetujuan atau penolakan permohonan pemanggilan notaris. Secara normatif tidak ada aturan yang secara tegas menyebutkan tentang pertanggungjawaban MKNW namun apabila MKNW melakukan suatu pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya ia tunduk pada AUPB dalam UU Administrasi Pemerintahan, dan bentuk pertanggungjawaban MKNW dalam Putusan tersebut yaitu merupakan tanggung jawab administratif yang mana dengan adanya putusan pembatalan Surat keputusan tersebut ia diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Majelis Kehormatan, Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM.MKNW-KEPRI.10.18-34, Tanggal 4 Oktober 2018 tentang persetujuan pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H.

This thesis was made to find and examine the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 569/K/TUN/2019 about the Regional Notary Honorary Assembly approval letter for the examination of a suspected notary for committing a criminal act and examine the Regional Notary Honorary Assembly's responsibility for the uncertainty issue of the examination for a suspected notary that committing the criminal act. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical where the type of data used is secondary data obtained through document studies or literature studies from related journals, articles, and theories. Interviews were also conducted as the supporting data for this research, then all collected data from interviews will be analyzed to get the qualitative data. The result of this research came up from the legal consequences of the cancellation of the Notary Examination Approval Decree. As stated in Article 30 of the Minister of Law and Human Rights No. 17 of 2021, deed and related documents will no longer be needed from the notary. Regional Notary Honorary Assembly which is roled as State Administrations has a responsibilities role related to the decisions they made regarding the approval or rejection of the final approval for notary summons. In the author's opinion, normatively there are no rules that explicitly state the accountability of the Regional Notary Honorary Assembly. If Regional Notary Honorary Assembly violates their duty and position, they should comply with the general principles of good governance in the Government Administration Law that leads to sanctions to members of the Regional Notary Honorary Assembly which is a administrative sanction to withdraw the to withdraw the Honorary Council decisions Regional Notary of the Riau Islands Provinces number UM.MKNW-KEPRI.10.18-34, October 4th 2018 about the approval for Notary Anly Cenggana, S.H summons through a Court Decision.

Kata Kunci : Kata kunci: akibat hukum, pembatalan surat keputusan persetujuan, majelis kehormatan notaris wilayah, tanggung jawab administratif