Perlindungan hukum ketenagakerjaan dalam sistem penyelesaian perselisihan perburuhan di Kabupaten Purbalingga

NUGROHO, Yonathan Eko, Dr. B. Sukismo, SH

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Dalam sistem penyelesaian perselisihan perburuhan di Kabupaten Purbalingga terdapat indikasi ketidakadilan yang dilakukan pengusaha dalam memberikan hak-hak normatif kepada pekerja yang mengalami PHI/PHK. Indikasi tersebut menimbulkan ketidakjelasan perlindungan hukum ketenagakerjaan dalam sistem penyelesaian perburuhan di Kabupaten Purbalingga. Permasalahan tersebut disistematisir dalam aspek-aspek permasalahan : bagaimanakah realisasi sistem penyelesaian perselisihan perburuhan di Kabupaten Purbalingga, apakah perlindungan hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan sistem penyelesaian PHI, dan apakah perlindungan hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga telah memadai, berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dalam tipe penelitian hukum normatif, bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan historis. Pendekatan komparatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Masing-masing pendekatan dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan perburuhan di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh perselisihan hak dengan sistem penyelesaiannya telah sesuai dengan UU 22 Th. 1957 dan UU 12 Th. 1964. Sistem penyelesaian perburuhan yang terjadi belum memberikan perlindungan hukum ketenagakerjaan. Perlindungan hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga belum memadai, berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Dari hasil penelitian di atas, dapat disarankan sebagai berikut: agar diintensifkan peran petugas pengawas ketenagakerjaan secara optimal, sehingga sistem penyelesaian PHI dapat berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, dan agar diadakan sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan kepada pengusaha dan pekerja terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak-hak normatif mereka, sehingga para pihak dapat merasakan adanya perlindungan hukum.

Available in Fulltext

Kata Kunci : Hukum Tata Negara, Perselisihan Perburuhan, Perlindungan Tenaga Kerja