PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGUJI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

RAISA FAHNIADI S, Dr. MAILINDA EKA YUNIZA S.H., LL.M.

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tulisan ini mengkaji perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ditinjau melalui yurisdiksi absolutnya. Penelitian ini juga membahas konsekuensi hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor. 317-PKE-DKPP/X/2019 setelah terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT. Adapun tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana peran Peradilan Administrasi Negara dalam mengadili sengketa dengan obyek yang disengketakan adalah satu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Putusan DKPP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, turut memerikan dampak kepada PTUN, dimana pasca ditetapkannya Undang-Undang tersebut memerluas kewenangan absolut PTUN. Dalam kaitannya dengan obyek penelitian ini, perluasan kompetensi absolut PTUN tidak dapat secara langsung melakukan pengujian terhadap Putusan DKPP sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan konsep lembaga DKPP diciptakan sebagai lembaga penegakan etik bagi penyelenggara Pemilu. Namun melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor. 31/PUU-XI/2013 menjadi dasar bagi PTUN untuk dapat turut menguji Putusan DKPP, meskipun obyek yang disengketakan adalah satu Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam Penelitian ini adalah Keputusan Presiden, yang terbit sebagai tindaklanjut dari Putusan DKPP. Selain itu, Pada hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan tidak diaturnya kewenangan PTUN dalam menguji Putusan DKPP, sehingga Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 tetap berlaku meskipun melalui Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN-JKT Pengadilan menganggap bahwa terdapat ketidak sesuaian prosedur dalam proses pembentukan Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019.

This study examines the development of the Administrative Courts' competence in assessing Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu rulings within their absolute jurisdiction. This study also examines the legal implications of Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Decision No. 317-PKE-DKPP/X/2019 following the issue of Administrative Court Decision Number: 82/G/2020/PTUN-JKT. The objective of this study is to determine the function of the State Administrative Court in adjudicating issues involving a State Administrative Decree issued as a follow-up to the DKPP Decision. The study method applied is normative legal research, which combines three (three) approaches: the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. According to the results of this study, Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration also depicts the impact on the PTUN, where during the enactment of the Law, the PTUN's absolute jurisdiction was enlarged. In regard to the subject of this study, the expansion of PTUN's absolute competence cannot be explicitly examined as the subject of a State Administrative dispute. This is due to the DKPP institution's conception as an ethics enforcement agency for election organizers. However, the Constitutional Court's interpretation in Constitutional Court Decision No. 31/PUU-XI/2013 became the basis for the Administrative Court to be able to participate in testing the DKPP Decision, despite the fact that the object of the dispute was a State Administrative Decree, which in this study was a Presidential Decree issued as a follow-up to the DKPP Decision. Furthermore, the findings of this study reveal that, due to the Administrative Court's unrestricted authority in analyzing the DKPP Decision, the DKPP Decision No. 317-PKE-DKPP/X/2019 remains legal notwithstanding the Administrative Court Decision No. 82/G/2020/PTUN-JKT. The court believes that there was a procedural error in the formation of DKPP Decision No. 317-PKE-DKPP/X/2019.

Kata Kunci : Kewenangan PTUN, Putusan DKPP, Pengujian Putusan DKPP