ANALISIS SURAT EDARAN DALAM BIDANG TRANSPORTASI GUNA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM

M SHOYYIN SHAFII, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan utama penelitian ini, yakni ingin menganalisis keberadaan Surat Edaran yang menjelaskan kegiatan moda transportasi darat di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari teori kepastian hukum. Tulisan dipengaruhi oleh banyaknya Surat Edaran yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, khusus yang berkenaan transportasi darat di Indonesia. Berkenaan dengan itu, studi ini memfokuskan terhadap dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan surat Edaran sebagai produk hukum dalam penanggulangan covid-19? Kedua, bagaimana Analisis Surat Edaran Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditinjau dari teori kepastian hukum? Melihat dua pertanyaan di atas, diketahui jenis penelitian ini yaitu normatif, bersifat deskriptif analisis. Maka, bahan yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis, disistemasi, dievaluasi, diklasifikasi untuk mendapat kesimpulan. Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, Surat Edaran yang dikeluarkan untuk mengatasi penyebaran Covid-19, khususnya yang berkenaan dengan moda transportasi darat bukan bagian peraturan perundang-undangan. Surat Edaran adalah peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang menemui keaadan lapangan secara langsung, guna mengatasi kondisi faktual. Kedua, Surat Edaran yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, memiliki potensi memunculkan tiadanya kepastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penulis menggagas pertama supaya ke depan, Surat Edaran yang menjelaskan sanksi harus memilih diksi yang detail sebatas memberitahukan kepada publik bahwa jika melanggar, maka akan dihukum dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan misalnya. Kedua, peraturan kebijakan khusus SE menyebut secara jelas peraturan perundang-undangan mana yang sebetulnya menjadi rujukan.

The main purpose of this study is to analyze the existence of a Circular Letter explaining the activities of land transportation modes during the Covid-19 pandemic in terms of legal certainty theory. The writing is influenced by the many Circular Letters issued by the government in overcoming the spread of Covid-19, specifically regarding land transportation in Indonesia. In that regard, the study focuses on two questions. First, what is the position of the Circular as a legal product in the fight against covid-19? Second, isthe Analysis of Circular Letter Number 11 of 2020 concerning Guidelines and Technical Guidelines for the Implementation of Land Transportation during the Adaptation Period of New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in terms of legal certainty theory? Looking at the two questions above, it is known that this type of research is normative, descriptive analysis. Thus, the materials used are primary and secondary. The approaches used are the statutory approach, the case approach, the historical approach, and the comparative approach. The data that has been obtained are then analyzed, systemized, evaluated, classified to reach conclusions. The results of the study are as follows. First, the Circular Letter issued to overcome the spread of Covid-19, especially with regard to land transportation modes, is not part of the laws and regulations. A Circular is a policy regulation issued by a party that meets the field directly, in order to overcome factual conditions. Second, the Circular Letter issued by the Director General of Land Transportation, Ministry of Transportation, has the potential to give rise to the absence of legal certainty in the community. Therefore, the author initiates first so that in the future, a Circular explaining sanctions must choose a detailed diction to inform the public that if it violates, it will be punished by laws and regulations as stipulated in the Health Quarantine Law, for example. Second, the SE-specific policy regulations clearly state which legislation is actually a reference.

Kata Kunci : Peraturan Kebijakan, Kepastian Hukum, Covid-19