Fenomena etnisitas dalam proses rekrutmen elit politik lokal :: Studi kasus pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat periode 2000-2005

JUMADI, Dr. Pratikno

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah saat ini, memang membawa harapan baru bagi pemberdayaan (empowerment) masyarakat lokal. Namun, pergeseran kekuasaan tersebut juga bisa menimbulkan permasalahan bagi integrasi sosial dan proses demokratisasi di daerah. Permasalahannya adalah, terjadinya konsolidasi parameter-parameter primordial dan “politik etnis” di beberapa daerah. Rekrutmen politik yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang periode 2000-2005 menunjukkan secara jelas, bahwa semakin meluasnya penggunaan “putera daerah” sebagai parameter etnisitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan selain untuk mengetahui mengapa isu-isu fenomena etnisitas begitu mengemuka dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang periode 2000-2005, dan Juga untuk mengetahui apa implikasi dari fenomena etnisitas tersebut terhadap proses demokratisasi di daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan, setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi munculnya fenomena etnisitas dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang periode 2000-2005. Pertama, adalah reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang cenderung tidak adil dan memarginalkan eksistensi masyarakat lokal. Sentralisasi kekuasaan pada pemerintahan pusat, menjadikan masyarakat lokal tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga, harkat dan martabatnya sebagai warga negara di perlakukan secara tidak adil. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak adil tersebut membuat kesadaran kolektif masyarakat lokal untuk melakukan gerakan yang bernuansa etnisitas. Kedua, adalah rekayasa elit lokal dalam memainkan simbol etnis. Isu-isu etnisitas dijadikan instrumen oleh segelintir elit politik guna membangkitkan emosional kesukuan, sehingga dengan demikian di harapkan adanya dukungan sosial dan politis dari komunitas etnisnya dalam upaya mencapai kepentingan dan ambisi politiknya. Munculnya pandangan yang mengidentifikasikan etnis terhadap agama (ethno-religio identification) semakin memperluas isu-isu etnisitas tersebut dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Kabupaten Ketapang. Fenomena etnisitas tersebut berimplikasi pada pembagian kekuasaan (power sharing) antara etnis Melayu dan etnis Dayak untuk menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Keputusan politik seperti itu untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal yang menginginkan agar kepemimpinan daerah berasal dari etnis Melayu dan Dayak. Pembagian kekuasaan tersebut, untuk jangka pendek memang menjadi solusi untuk meredam kecemburuan sosial dan konflik di antara kedua etnis tersebut. Namun ke depan, rekrutmen elit politik dan pembagian kekuasaan yang selalu di dasarkan pada pertimbangan etnisitas, hanya akan menghambat proses demokratisasi di daerah. Institusi adat dan budaya yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama bagi pemberdayaan budaya lokal, justru dijadikan sebagai tempat konsolidasi dan konspirasi politik oleh segelintir elit untuk mencapai ambisi sosial, politik dan ekonominya.

Power switch from central to local government recently brought a new reliance to local society empowerment. However, it also raised a problem for the local social integration and democratization process. The problem is the occurring of consolidation of primordial parameters and ethnical politic in some territory. Political recruitment in the election process of regent and deputy of regent of Ketapang in 2000-2005 period visibly showed that increasingly enhancing of the use of “son of the soil” as ethnicity parameter. Therefore, this research is aimed to know why ethnicity issues become more crucial in the election process of regent and deputy of regent of Ketapang in 2000-2005 period and its implications to local democratization process. The research result shows that there are at least two factors that influenced the emergence of ethnicity phenomena in election process of regent and deputy of regent of Ketapang in 2000-2005 period. Firstly, reaction to central government policy which tend to unequal and to marginalize local society existence. Power centralization to central government made local society not only as watcher but also their value and grade as citizen is treated unequal. Inequality in social, politic and economic conditions generated collective consciousness of local society to build ethnical movement. Secondly, local elites performance in playing of ethnical symbols. Ethnicity issues are used as instruments by the political elites to raise the ethnicity sense to get social and political supports from its ethnical community efforts to achieve their political interests and desires. The emergence view which identified ethnic as religion (ethnoreligio identification) increasingly enhances the ethnicity issues in the election process of regent and deputy of regent in Regent Ketapang. The ethnicity phenomenon imply to power sharing between Malay ethnic and Dayak ethnic to occupy regent and deputy of regent positions. Such political decision is necessary to accommodate local society aspirations whose wish is local leadership held by the Malay and Dayak. In the sort run, this power sharing becomes solution to decrease social gap and conflict among the two ethnics. However, in the long run, political elites recruitment and power sharing based on ethnicity considerations will restrict local democratization process. Instead of become one of main pillars to local cultural empowerment, the traditional institutions and culture become consolidation and political conspiracy means by some elites to achieve their social, economic and politic desires.

Kata Kunci : Elit Politik, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati