ANALISIS KENDALA DAN PERUMUSAN STRATEGI PELAKSANAAN GERAI INFORMASI DEBITUR SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

TALITHA SABELLA, Wakhid Slamet Ciptono, MBA., MPM., Ph.D.

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN (KAMPUS JAKARTA)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan membentuk kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur adil transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi masyarakat dan konsumen. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 UU OJK, OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sejak tanggal 31 Desember 2013 termasuk untuk mengatur dan mengembangkan sistem informasi kredit. Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh OJK dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi masyarakat dan konsumen adalah melakukan pengelolaan informasi kredit pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan perumusan strategi pelaksanaan gerai informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK. Sebagaimana konsep new public service sebuah manajemen publik yang ada harus memiliki efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas dalam memberikan pelayanan harus selalu ditingkatkan untuk menciptakan public value atau nilai publik. Slat analisis yang digunakan adalah analisis delapan indikator public value, SWAA (Strength, Weakness, Advocate, Adversary) dan business process reengineering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah memenuhi beberapa indikator public value dan terdapat faktor kekuatan eksternal dan beberapa kelemahan internal yang terdapat dalam pelaksanaan layanan. Dengan mengetahui keadaan existing, kelebihan dan kendala yang dihadapi oleh layanan Gerai Permintaan Informasi Debitur SLIK, maka yang dapat digunakan oleh OJK adalah melakukan business process reengineering yakni dengan menyempurnakan aplikasi, model validasi data pokok, penyeragaman penyampaian Hasil informasi debitur oleh kantor pusat regional dan daerah.

The Financial Services Authority (OJK) is an institution with the aim of establishing activities in the financial services sector to be held regularly, fairly, transparently and accountably, capable of realizing a financial system that grows in a sustainable and stable manner, able to protect the public and consumers. Based on Article 55 paragraph (2) and Article 69 of the OJK Law, OJK has the functions, duties and authority to regulate and supervise financial service activities in the banking sector since December 31, 2013 including to regulate and develop credit information systems. One of the tasks carried out by OJK in realizing a financial system that grows in a sustainable and stable manner, and is able to protect the public and consumers is to manage credit information at Financial Service Institutions (LJK) through the Financial Information Service System (SLIK). This study aims to analyse the constraints and formulate strategies for implementing the debtor information outlets of the OJK Credit Reporting System (SLIK). As with the concept of a new public service, an existing public management must have efficiency, effectiveness, and flexibility in providing services that must always be improved to create public value. The slat analysis used is the analysis of eight indicators of public value, SWAA (Strength, Weakness, Advocate, Adversary) and business process reengineering. The results of the study indicate that OJK has met several indicators of public value and there are external strength factors and several internal weaknesses contained in the implementation of services. By knowing the existing conditions, advantages and constraints faced by the service, what OJK can use is to run the business process reengineering by refining applications, basic data validation models, uniform delivery of debtor information results by head office and regionals.

Kata Kunci : strategi, public value, SWAA, busines process reengineering, sektor publik